Solopos.com, SOLO — Isu adanya Konsorsium 303 yang berkaitan kerajaan Ferdy Sambo di Polri disebut tak bisa diverifikasi. Namun, pengamat hukum melihat sejumlah pengungkapan kasus judi sejak perintah Kapolri muncul erat hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo.
Sebagai informasi, 303 merupakan istilah menyebut kasus judi yang diadopsi dari Pasal 303 KUHP tentang Perjudian. Diketahui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengancam mencopot pejabat yang terlibat mem-backing perjudian. Itu ia sampaikan pada rapat internal Polri, Kamis (18/8/2022). Perintah itu beriringan dengan munculnya isu Konsorsium 303.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Pengamat hukum dar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mohammad Jamin, menilai maraknya pengungkapan kasus judi belakangan ini terkait dengan isu itu. Penilaian itu, ia sampaikan setelah aparat Polresta Solo juga mengungkap kasus perjudian pascaperintah Kapolri berantas judi.
“Saya melihatnya ini dampak dan kasus Ferdy Sambo, seperti diketahui kan dia punya hubungan dengan judi online di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Polresta Solo saat ini, juga tidak lepas dari pengaruh kasus Sambo, karena sat ini kepolisian jadi instansi yang disorot,” ungkapnya kepada Solopos, Selasa (23/8/2022). Dosen Fakultas Hukum UNS Solo itu sepakat pelaku judi yang ditangkap di Kota Solo sejauh ini masih kelas teri.
Namun, ia menganggap kemungkinan polisi mengungkap kasus judi kelas kakap masih terbuka. “Tidak menutup kemungkinan ada langkah yang lebih masif dari kepolisian Kota Solo untuk menangkap bandar judi lain yang lebih besar, apalagi dengan situasi kepolisian yang saat ini sedang sangat disorot karena kasus Ferdy Sambo,” katanya.
Baca juga: Pengamat: Ada Perlindungan bagi Penjudi di Kota Solo
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus ex-officio Ketua Kompolnas, Mahfud MD, mengatakan Konsorsium 303 yang berkaitan kerajaan Ferdy Sambo di Polri tak bisa diverifikasi kebenarannya. Itu ia ungkapkan kepada Komisi Ill DPR dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara Il, Senin (22/8/2022).
“Info itu (Konsorsium 303) sama dengan yang di luar, tidak bisa diverifikasi. Oleh karena itu, saya tidak bisa sebut soal judi narkoba. Saya menolak (menjawab) karena kita enggak punya buktinya, biar diselesaikan sendiri di dalam,” ujar Mahfud. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Rabu (24/8/2022).
Sinyal Harga BBM Naik Menguat
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan anggaran bisa jebol meskipun pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dilakukan. Sementara itu, buruh mengancam mogok jika harga BBM naik.
Menkeu mengatakan pembatasan pembelian BBM tidak akan membuat tingkat konsumsinya sesuai asumsi, akan tetap lebih tinggi. Alhasil, terdapat potensi kebutuhan subsidi melebihi anggaran yang sudah disiapkan. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi saat ini telah melewati berbagai asumsi makro dalam penganggaran subsidi energi.
Salah satu aspek yang melebihi asumsi adalah tingkat konsumsi BEM, karena adanya tren kenaikan konsumsi hingga Juli 2022. Menurutnya, jika tren kenaikan itu terus berlanjut, konsumsi BBM pada akhir tahun bisa menventuh 29 juta kiloliter. Padahal, penambahan anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun menggunakan asumsi 23 juta kiloliter.
Baca juga: Subsidi Energi Rp502 Triliun Jebol, Begini Fakta-Fakta dari Menkeu
Langkah pembatasan pembelian BBM, kata Menkeu, tidak akan membuat tingkat konsumsinya memenuhi asumsi, apalagi di bawahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi BBM memang sangat tinggi, sejalan dengan semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat.
“Meskipun pembelian dibatasi, kemungkinan (konsumsi BBM akhir tahun ini) akan tetap lebih dari 23 juta kiloliter,” ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atau Banggar DPR, Selasa (23/8/2022), dilansir Bisnis.com. PT Pertamina (Persero) meminta Komisi VIl PR menunda rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan pembahasan krusial menyangkut harga BBM yang seharusnya digelar Selasa.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengungkap permintaan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, sebelum rapat komisi digelar. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Rabu (24/8/2022).
Muncul Usulan Penutupan Jl. Adisucipto
SOLO — JI. Adisucipto diusulkan ditutup sementara saat pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Stadion Manahan, Solo. Panitia Muktamar Muhammadiyah bakal memasang videotron di sejumlah lokasi di sepanjang ruas jalan protokol tersebut.
Rombongan panitia Muktamar Muhammadiyah berkunjung ke Mapolresta Solo, Selasa (23/8/2022). Rombongan tersebut dipimpin Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Sofyan Anit. Dia didampingi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Solo, Subari dan beberapa panitia lain. Rombongan panitia muktamar diterima Wakapolresta Solo, AKBP Gatot Yulianto.
Baca juga: Panitia Muktamar Muhammadiyah Pasang Videotron di 8 Lokasi, Ini Tempatnya
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan Ànif memaparkan persiapan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah yang digelar pada 18-20 November “Di kegiatan muktamar sebelumnya selalu ada penggembira yang jumlahnya sampai jutaan orang. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Khusus di Solo, jumlah peseta ditambah penggembira, diperkirakan ya sekitar tiga juta orang,” kata Sofyan Anif, Selasa.
Saat acara pembukaan muktamar di Stadion Manahan, panitia bakal memasang videotron di pinggir JI. Adisucipto. Para penggembira yang tak bisa masuk ke stadion bisa menonton lewat videotron. Ruas Jl. Adisucipto direncanakan ditutup sementara saat pembukaan muktamar. Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Rabu (24/8/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
