Kategori: Nasional

Solopos Hari Ini: Soloraya Krisis Ventilator


Solopos.com/Tim Solopos

Solopos.com, SOLO--Koran Solopos Hari Ini edisi Sabtu (5/12/2020) mengulas tentang Soloraya krisis ventilator.

Kasus meninggal akibat Covid-19 di Solo melambung tinggi menyusul peningkatan kasus dalam sebulan terakhir. Kematian yang meningkat salah satunya disebabkan oleh pemburukan pasien akibat telat dirujuk ke rumah sakit (RS). Mereka yang kondisinya sudah buruk membutuhkan alat bantu ventilator, sementara jumlahnya kian terbatas. Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengaku sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ditunjuk Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala, Begini Respons RS PKU Muhammadiyah Wonogiri

“Kami sudah lapor ke Pak Doni Monardo (Kepala BNPB) terkait kebutuhan ventilator. Informasinya mereka memiliki stok dan akan segera didrop di Solo. Menurut beliau, enggak cuma Solo yang butuh, tapi Soloraya dan sekitarnya. Nah, alat tersebut untuk sementara akan didatangkan di Solo baru kemudian dibagikan ke daerah lain. Kabarnya dalam waktu dekat ini dititipkan ke kami,” kata dia, kepada Espos, Jumat (4/12/2020). Ning, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah pasien bergejala terus bertambah setiap hari.

Selengkapnya baca E-paper Solopos.

Debat Tunggal Tanpa Terobosan

Debat tanpa penantang yang terjadi pada tahapan Pilkada 2020 di Boyolali menjadi perhatian dari kalangan pengamat. Ke depan KPU pun diharapkan memiliki strategi khusus untuk menyiapkan tahapan Pilkada untuk daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal.

Pengamat politik dan ketatanegaraan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menilai pada acara yang bertajuk debat publik penajaman visi misi untuk pilkada Boyolali pada Jumat (4/12) di Azhima Hotel itu tidak sedinamis debat yang dilakukan lebih dari satu paslon.

"Sebab debat itu harus ada dua gagasan. Jadi satu menggagas apa kemudian lainnya menggagas apa, lalu diperdebatkan. Tapi kalau tunggal kan tanpa ada lawannya. Jadi ini hanya semacam meminta tanggapan lebih dalam terhadap visi misinya saja. Bukan perdebatan, maka disebut penajaman visi dan misi. Ini perlu diluruskan," kata dia kepada Espos, Jumat.

Menurutnya hal ini membuktikan jika ketentuan dalam PKPU mengenai debat perlu dibenahi. Dia mengatakan dalam PKPU tidak mengenal istilah dialog, tapi debat. "Hanya kelemahan, PKPU itu tidak mengatur mengenai debat ketika calonnya tunggal. Harusnya PKPU itu diperbaiki. Sebab di dalamnya mengatur ketika calonnya minimal dua, sehingga akan ada perdebatan. Ini kan beda-beda setiap daerah pemaknaannya. Debat dengan siapa, apa yang didebat dan sebagainya," lanjut dia.

Selengkapnya baca E-paper Solopos.

Pelanggar Naik karena Tak Percaya Covid-19

Jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kota Bengawan terus meningkat kendati Pandemi Covid-19 telah memasuki bulan ke-10. Dari hasil razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), warga yang abai mengenakan masker pada November jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas yang tertangkap mengaku lupa, sedang makan atau merokok, serta tak sedikit yang terang-terangan mengaku tidak percaya adanya virus SARS CoV-2.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP Solo, Arif Darmawan, kepada wartawan, Jumat (4/12/2020). Arif mengatakan temuan tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) menambah durasi hukuman kerja sosial dari yang semula 15 menit menjadi 8 jam. Lamanya masa hukuman merupakan hasil musyawarah bersama Forkopimda, Kamis (3/12/2020). Mereka yang kedapatan tidak memakai masker tak hanya dihukum membersihkan parit selama 15 menit tapi hingga sehari penuh.

Warga Yang Isolasi Jangan Takut Kehilangan Hak Suara, KPU Klaten Siapkan Kotak Suara Keliling

Hukuman juga berlaku bagi warga yang berkerumun dan mengabaikan jarak. Meskipun demikian, Pemkot menyediakan makanan saat hukuman itu dilakukan. Sanksi tersebut mulai berlaku per 10 Desember. “Lokasi bersih-bersih enggak lagi di sungai, tapi di parit sekitar Beteng Vastenburg dan seharian atau 8 jam. Kami sedang menunggu Surat Edaran (SE)-nya jadi, kemudian diterapkan,” imbuh Arif.

Selengkapnya baca E-paper Solopos.

PKS Putuskan Abstain di Pilkada 2020

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo memutuskan untuk bersikap abstain atau tidak memilih dua pasangan cawali-cawawali di Pilkada 2020.

Sikap tersebut merujuk hasil jajak pendapat internal kader DPD PKS Solo kurun waktu bulan September 2020 hingga November 2020. Keputusan abstain juga mendasarkan hasil silaturahmi dengan tokoh masyarakat bulan Oktober 2020 hingga November 2020.

Ada juga jajak pendapat kepada masyarakat umum Kota Bengawan serta pemilih PKS, melalui metode survei yang dilaksanakan tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPD PKS Solo. Survei tersebut belangsung mulai 27 Oktober 2020 sampai 7 November 2020.

Penjelasan itu disampaikan Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, saat konferensi pers di kantornya, Jumat (4/12/2020) siang. Hadir juga Ketua Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro. Menurut dia sikap abstain sudah sesuai arahan DPP PKS dan DPW PKS Jateng.

“Berdasarkan serangkaian hasil serap aspirasi tersebut [jajak pendapat, silaturahmi tokoh masyarakat dan survei masyarakat], hasilnya sudah kami laporkan ke DPP dan DPW PKS Jateng. Mereka tetap mengarahkan pada sikap abstain di Pilkada 2020,” ujar dia.

Selengkapnya baca E-paper Solopos.

Share
Dipublikasikan oleh
Anik Sulistyawati