Solopos hari ini halaman Soloraya mengabarkan petani Sragen menuntut penghentian kriminalisasi.
Solopos.com, SOLO — Ratusan petani asal Sambirejo menggelar aksi long march dari Alun-alun Sasana Langen Warga Sambirejo ke pusat Kabupaten Sragen dengan jarak 15 km, Senin (26/9/2016) pagi.
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
Mereka adalah para petani penggarap lahan sengketa di wilayah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX dan menuntut menghentikan kriminalisasi terhadap petani.
Aksi tersebut dipicu adanya kasus pembuatan sanggar oleh petani di Gunung Kunci, Jambeyan, Sragen, yang dinilai menyerobot tanah milik PTPN IX. Mereka mulai berjalan pukul 08.00 WIB.
Kabar petani Sragen menggelar aksi menuntut penghentian kriminalisasi menjadi headline Solopos hari ini halaman Soloraya. Solopos hari ini halaman Soloraya juga mengabarkan energir listrik, full day school, dan kehidupan petani tembakau. Simak cuplikan kabar Solopos hari ini halaman Soloraya, Selasa (27/9/2016):
ENERGI LISTRIK : Tunggakan Listrik Soloraya Tembus Rp8 Miliar
Tunggakan pembayaran rekening listrik golongan umum di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Surakarta mencapai Rp8 miliar hingga awal Agustus 2016. Dari jumlah tersebut, 93,12% tunggakan di antaranya berasal dari kalangan rumah tangga.
Manager PLN Area Surakarta, Leonardo Buntoro, mengatakan tunggakan dari golongan rumah tangga mencapai Rp7,4 miliar. Sedangkan, sisanya berasal dari golongan bisnis, industri, dan sosial.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
KEHIDUPAN PETANI TEMBAKAU : Kisah Para Pemburu Sinar Mentari…
Raut wajah Suparman tampak kesal siang itu. Petani tembakau asal Desa Selo Tengah, Kecamatan Selo, Boyolali, itu rupanya baru saja disetop polisi dan diberi bukti pelanggaran (tilang).
Di tengah pejalanan menuju Tol Solo-Kertosono (Soker) sebelum Desa Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, tiga orang berseragam polisi menghentikannya. Ia pun lekas menunjukkan surat kelengkapan mengemudi.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
SISTEM PENDIDIKAN : Wali Kota: Solo Belum Siap Terapkan Full Day School
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menerbitkan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program full day school.
Menurut Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, wacana program full day school dianggap belum siap diterapkan di Kota Bengawan. “Juklak dan juknisnya saja belum ada bagaimana kami akan menerapkan?” kata Wali Kota yang akrab sapa Rudy ini ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Senin (26/9/2016).
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
