Solopos hari ini mengabarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang terpaksa memangkas alokasi dana desa (ADD) Rp30 juta per desa.
Solopos.com, SOLO — DAU untuk Klaten yang ditunda pencairannya Rp134,4 miliar atau sekitar Rp33,6 miliar/bulan (untuk September-Desember). Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, menyatakan pos anggaran ADD paling terkena dampak penundaan pencairan DAU untuk empat bulan pada tahun ini.
Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024
”Di desa diharapkan bisa melakukan perubahan [anggaran]. Ini sebagai efisiensi anggaran. Kalau mengurangi gaji pegawai itu tidak mungkin,” jelas dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/8/2016). ADD dihitung dari 10 persen DAU setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Akibat penundaan pencairan
DAU tersebut, diperkirakan ADD berkurang 10 persen. Nilai pengurangan itu ditaksir mencapai Rp30 juta per desa. Sebelumnya, total ADD untuk 391 desa pada 2016 sekitar Rp126 miliar.
Kabar Pemkab Klaten yang memangkas ADD Rp30 Juta/Desa menjadi headline Harian Umum Solopos hari ini. Selain itu Solopos hari ini mengabarkan geliat ekonomi di Solo, permasalahan e-KTP di Solo dan pemerintah menjadi biro jodoh. Simak cuplikan kabar Solopos hari ini, Kamis (25/8/2016):
GELIAT EKONOMI : UMKM di SoloTerus Tumbuh
Jumlah usaha di Solo tercatat naik 10,09% atau menjadi 82.377 usaha jika dibandingkan dengan data Sensus Ekonomi (SE) 2006. Penambahan jumlah usaha ini didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Penambahan tersebut merupakan gabungan dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Jumlah tersebut menunjukkan adanya geliat usaha,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, R. Bagus Rahmat Susanto, kepada Espos, Rabu (24/8/2016). Dia menyatakan penambahan jumlah usaha di Kota Solo itu terekam lewat SE 2016.
Dia menyatakan data tersebut masih diolah di BPS Jateng, terutama mengenai omzet dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Sumbangan industri pengolahan dan perdagangan ini belum bisa dilihat kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Solo. Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, mengungkapkan kenaikan jumlah usaha di Kota Solo ini merupakan suatu hal yang positif.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
MASALAH SOSIAL : Ketika Pemerintah Kecamatan Jadi Biro Jodoh
Pemerintah Kecamatan Tulung, Klaten, akan meluncurkan biro jodoh di kantor kecamatan itu, Kamis (25/8/2016) ini. Berkali-kali Rohmad Sugiarto disambati warga
Kecamatan Tulung, Klaten saat blusukan ke berbagai desa. Camat Tulung ini mendapat berbagai keluhan mulai pembangunan hingga urusan jodoh.
Bukan satu kali saja Rohmad disambati warganya mengenai urusan jodoh. Muda-mudi di Tulung yang masih jomblo beberapa kali curhat mengenai urusan asmara.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
DATA KEPENDUDUKAN : Jawa Tengah Kekurangan 2 Juta Blangko E-KTP
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menganggap kelangkaan blangko e-KTP tak terlepas dari sistem pendistribusian yang tidak efektif. Jateng masih kekurangan 2 juta blangko e-KTP. Ganjar menjelaskan selama ini proses pendistribusian blangko e-KTP di tiaptiap daerah dilakukan dua pekan setelah adanya permintaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kabupaten/kota.
Simak selengkapnya: epaper.solopos.com/
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
