Solopos.com, SOLO -- Tanggapan pemerintah daerah mengenai proyeksi pemerintah pusat bahwa Juni kehidupan mulai normal menjadi pilihan headline halaman 1 Harian Umum Solopos Edisi Rabu (13/5/2020).
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut skenario hidup normal pada Juni yang diwacanakan pemerintah pusat kemungkinan besar belum bisa terapkan di Solo. Hal itu lantaran mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Apalagi saat itu masih ada penambahan kasus Covid-19, meski selama lima hari terakhir tidak terjadi penambahan kasus di Solo.
Ganjar Siap-Siap Hadapi Pemberlakuan PSBB Pulau Jawa
“Menurut saya masih belum bisa [hidup normal pada Juni]. Masih kami pikirkan. Pokoknya dipelajari nanti karena itu tidak hanya keputusan dari Pemkot saja. Muspida, pertimbangan masyarakat, dan semuanya. Karena kami kerja kompak bersama Muspida, tentu juga masyarakat. Harus saling mengisi dan gotong royong,” kata dia kepada wartawan, Senin (11/5/2020).
Rudy, panggilan akrabnya, mengatakan wacana tersebut tidak bisa dipukul rata sama bagi seluruh daerah di Indonesia. Kondisi geografis pun ikut memengaruhi keputusan tersebut.
Situasi masyarakat di lapangan menjadi hal utama yang harus dipikirkan. Ia juga enggan menyebut Solo siap atau belum siap jika pemerintah mewacanakan hidup normal pada Juni mendatang.
Round Up Data Corona Kota Solo: Kasus Positif 27, PDP 150, ODP 543 Orang
Baca selengkapnya di E-Paper Solopos
Zonasi Pakai NIK, Bukan Alamat Tempat Tinggal
Halaman 1 Koran Solopos Edisi Rabu juga memuat kabar mengenai perubahan aturan perimaan siswa baru di tengah pandemi Covid-19. Dasar penetapan zonasi sekolah calon siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 adalah alamat pada Nomor Induk Keluarga (NIK).
Dengan demikian, sekolah-sekolah yang bisa dipilih calon siswa adalah sekolah di sekitar alamat yang tertera pada NIK, bukan didasarkan alamat tempat tinggal.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Dwi Ariyatno, mengatakan pada PPDB tahun ini data calon siswa semuanya diintegrasikan dengan data milik data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
22 Perawat Karanganyar Mulai Tinggal di Hotel Taman Sari
“Tahun ini PPDB full online. Artinya, kami tidak melakukan mekanisme imput data. Semuanya sudah diintegrasikan dengan data Disdukcapil. Termasuk alamat calon siswa ini, untuk menentukan sekolah yang bisa dipilih, dipakai alamat NIK, bukan alamat tempat tinggal,” ujar dia, Selasa (12/5/2020).
Baca selengkapnya di E-Paper Solopos
Rapid Test Pedagang Pasar, Tangan Mengepal 5 Cc Darah Keluar
Di halaman yang sama, Solopos Rabu mengetengahkan potret pelaksanaan rapid test yang diikuti puluhan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sragen.
Para petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sragen mengambil sampel darah dari 44 orang pedagang dan kuli gendong di Pasar Bunder Sragen, Selasa (12/5/2020). Kegiatan yang sama juga dilakukan terhadap 46 pedagang di Pasar Gondang, Sragen.
Sederhana, Begini Cara Salat Idul Fitri di Rumah
Sampel darah itu kemudian dibawa ke laboratorium kesehatan daerah (labkesda) DKK Sragen untuk diuji cepat atau rapid test dengan menggunakan cairan laboaratorium reagent. Hasil pengujian dipercaya 90% akurat untuk mendeteksi virus corona.
Baca selengkapnya di E-Paper Solopos
Pembangunan Pasar Legi Berlangsung Dua Tahun
Solopos Edisi Rabu juga memuat informasi terbaru mengenai kelanjutkan rencana pembangunan Pasar Legi Solo yang terbakar 2028 silam.
Pembangunan Pasar Legi yang semula satu tahun menjadi multiyears selama dua tahun. Hal itu disebabkan pemerintah pusat melakukan rasionalisasi keuangan akibat pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Heru Sunardi, menjelaskan rencana proyek pembangunan pasar dengan anggaran Rp150 miliar tersebut awalnya berlangsung selama satu tahun.
Terungkap, Ini Alasan Covid-19 Lebih Berbahaya Jika Menginfeksi Pria
Namun, ketika pemerintah menggarap proses administrasi anggaran, pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Pemerintah lantas mengubah rencana proyek pembangunan Pasar Legi menjadi multiyears selama dua tahun.
“Rasionalisasi keuangan di pemerintah pusat banyak yang digeser. Pembangunan dilakukan multiyears. Dua tahun anggaran. Kalau sudah ada izin dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] bisa tayang lelang,” kata dia, Selasa (12/5/2020).
Lewat Solopos Edisi Rabu, seorang pedagang di Pasar Legi Solo, Tugiman, 60, menyampaikan keberatan atas keputusan pemerintah pusat itu. Menurut dia, Pasar Legi merupakan pasar induk di wilayah Soloraya sehingga ruang pasar mutlak dibutuhkan.
Baca selengkapnya di E-Paper Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
