Solopos.com, SOLO — Puluhan ribu aplikasi milik pemerintah, baik kementerian dan lembaga serta daerah, dinilai tidak efisien. Perlu penyederhanaan aplikasi yang terintegrasi sehingga satu wajah pemerintah bisa terealisasi, seperti dimulai di Kota Solo dengan sistem single sign on.
Aplikasi merupakan program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Sebagaimana diketahui seiring kemajuan teknologi informasi, fungsi-fungsi pemerintahan melahirkan aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Namun bisa dilihat, satu warga bisa menginstal banyak aplikasi untuk mendapatkan berbagai layanan pokok pemerintahan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sebut saja saat mengecek nilai pajak kendaraan bermotor, mengurus data kependudukan, memenuhi syarat mobilitas seperti harus menggunakan PeduliLindungi, dan banyak lagi. Berdasarkan penelusuran Solopos, Rabu (24/8/2022), untuk mengakses layanan kepolisian saja bisa dilihat ada Digital Korlantas Polri, Signal Samsat Digital Nasional, dan beberapa aplikasi yang disediakan untuk kebutuhan internal Polri.
Kementerian Perhubungan juga memiliki berbagai aplikasi, mulai Sitakon Kemenhub, PPID Kemenhub, BTS Digital Checker, dan lainnya. Aplikasi-aplikasi itu mudah diunduh karena disediakan dalam sistem layanan Android dan lainnya.
Berdasarkan penelusuran lanjutan Solopos, biaya membuat aplikasi beragam. Sebut saja untuk pembuatan aplikasi sistem informasi portal logistik pada Direktorat Logistik dan Saran Distribusi Kementerian Perdagangan. Berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kementerian itu, pengumuman pembuatan aplikasi tersebut dipublikasikan pada 12 September 2020.
Baca juga: Pakai Single Sign On, Akses Aplikasi Pemkot Solo Tak Perlu Banyak Password
Nilai pagu paket pembuatan aplkasi itu yakni Rp621.490.000. Pemenang pekerjaan itu yakni PT Sangkuriang Internasional. Perusahaan itu memenangi paket pekeraan dengan harga negosiasi Rp593.890.000.
Di Solo, pemnbuatan aplikasi data pendidikan yang diumumkan 4 Juli 2022 menggunakan APBD 2022 ditentukan pagu paket Rp198.000.000. Harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan itu sebesar Rp197.970.390. Di Sukoharjo, dianggarkan belanja jasa tenaga ahli jasa pembuatan aplikasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan aplikasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) melalui APBD 2021.
Ditetapkan pagu Rp100 juta dan HPS Rp99 juta untuk pekerjaan itu. Pengguna anggaran itu yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Paket itu dimenangkan CV Cipta Sinergi Utama dengan harga negoisasi RP97.570.000. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Kamis (25/8/2022).
Penggerebekan Judi Online Makin Marak
SOLO — Sejumlah pengungkapan kasus judi makin marak dilakukan polisi di berbagai daerah. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya masih mendalami kabar Konsorsium 303. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, polisi menangkap Il pelaku perjudian, empat di antaranya pelaku judi online.
“Pada pelaksanaan Operasi Pekat Marano 2022, kami telah menangkap 11 orang pelaku judi, terdiri atas tujuh orang merupakan pelaku judi konvensional dan empat orang lainnya pelaku judi daring,” kata Kapolres Polewali Mandar, AKBP Agung Budi Leksono, Rabu. Praktik judi online berkedok warung internet (warnet) di Kota Palembang juga terungkap.
Kasatserse Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, mengatakan warnet yang memfasilitasi pelanggannya. Mereka berjudi secara online di JI. K.H. Wahid Hasyim, Kelurahan Tuan Kentang, Seberang Ulu 1, “Dari aduan warga itu kami tindak lanjuti, ternyata benar adanya, lalu dilakukan operasi penggerebekan pada Warnet Gaza di Seberang Ulu 1 pada Senin malam,” kata dia, Rabu.
Baca juga: Lima Penjudi Kiu-Kiu Diringkus Aparat Polres Sukoharjo
Aparat Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menangkap dua orang promotor situs judi online yang telah beroperasi selama dua tahun.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol. Barly Ramadhany, mengatakan kedua tersangka mempromosikan sekaligus mengajak masyarakat bermain di sebuah situs judi online melalui akun YouTube bernama Jitu Togel, Monas Haka, dan Asal Jepang dengan pengikut mencapai ribuan orang. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Kamis (25/8/2022).
Rumah Bersubsidi Tak Mungkin di Solo
SOLO — Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Soloraya, S.S. Maharani, menyatakan tidak mungkin membangun perumahan bersubsidi di Kota Solo yang harganya Rp150 juta.
“Untuk di Solo, rumah subsidi jelas tidak mungkin. Solo ini ibaratnya metropolitan. Jadi tidak mungkin harga tanah di Soloraya bisa untuk harga Rp150 juta per unit,” ungkap dia saat ditemui di kantornya, Selasa (23/8/2022). Maharani menjelaskan DPP REI sudah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR agar menaikkan harga rumah bersubsidi.
Pada praktiknya kenaikan harga dimilai tidak bisa dibendung. Pertimbangannya kenaikan harga berbagai material bangunan seperti bata merah, bata ringan, bes keramik, dan material lainnya.
Baca juga: Mustahil Bangun Rumah Subsidi, Ini Solusi REI untuk Hunian MBR di Solo
“Kalau bisa naik 20%, ya minimal 10%. Kalau naik 7% jelas kurang,” ujar dia. Maharani mengatakan para pengembang perumahan bersubsidi sudah beralih ke lahan penyangga. Tidak hanya di wilayah di sekitar atau yang berbatasan dengan Solo, namun hingga Klaten, Wonogiri, dan Sragen.”
“Solo itu unik karena pegawai-pegawai di Solo dari penyangga. Lalu orang Sragen dikasih di Karanganyar tidak mau, minta di Sragen. Mungkin dekat dengan keluarga atau bagaimana. Sehingga naik motor pun dilakukan,” kata dia. Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Kamis (25/8/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
