SOLOPOS HARI INI : Revisi UU KPK: Pencabutan Bisa Akhiri Kegaduhan

Solopos hari ini memberitakan revisi UU KPK hingga Rio Haryanto di F1.

Solopos.com, SOLO – Usulan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 menguat. Pencabutan itu bisa mengakhiri kegaduhan politik.

Promosi Kisah Agen Mitra UMi di Karawang: Penghasilan Bertambah dan Bantu Ekonomi Warga

Kabar ini menjadi berita utama Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (25/2/2016).  Kabar lain, Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, mengungkapkan pemerintah segera mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI. Agum mengatakan hal itu seusai bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/2/2016) sore.

Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis, 25 Februari 2016;

FORMULA ONE: Tergelincir, Rio Haryanto Selesaikan 25 Lap

Berbagai rintangan mengadang pembalap Indonesia, Rio Haryanto, pada kesempatan pertama melaju pada tes pramusim Formula One (F1) di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Rabu (24/2).

Setelah menanti selama dua hari, Rio akhirnya mendapatkan kesempatan menjajal mobil MRT05 bikinan tim Manor Racing bermesin Mercedes. Sayangnya, pembalap asal Solo itu tidak turut melahap seluruh lap di tes sesi pertama, Rabu pagi waktu setempat.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

UU TAPERA: Berlaku 2018, Pekerja Terbelah

Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) akan efektif mulai 2018. Setelah pengusaha keberatan, suara pekerja terbelah dalam kebijakan itu.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Tapera Yoseph Umar Hadi menjelaskan pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan UU Tapera yaitu peraturan pemerintah (PP) dan membentuk Badan Pengelola (BP) Tapera serta Komite Tapera.

Kewajiban pemerintah lainnya adalah menetapkan bank kustodian, bank pembiayaan, manajer investasi, dan menggabungkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) ke BP Tapera.”Dua tahun lagi baru mulai beroperasi penuh. Artinya, di 2018 baru mulai semua pekerja wajib menabung,” ujar Yoseph, Rabu (24/2).

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

REVISI UU KPK: Pencabutan Bisa Akhiri Kegaduhan

Usulan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 menguat. Pencabutan itu bisa mengakhiri kegaduhan politik.

Pada saat yang bersamaan, rancangan UU (RUU) Pengampunan Pajak yang diajukan pemerintah ke DPR terancam diganjal. Revisi UU KPK dan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai ”barter politik” antara pemerintah dan DPR.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com

SEPAK BOLA NASIONAL: Jokowi Perintahkan Pembekuan PSSI Dicabut

Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar, mengungkapkan pemerintah segera mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI. Agum mengatakan hal itu seusai bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/2) sore. Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

”Saya harus lapor ke Zurich [markas FIFA] secepatnya. Artinya, kabar baik, PSSI akan diaktifkan kembali,” kata Agum seusai bertemu Presiden.

Agum menambahkan Tim Ad Hoc Reformasi PSSI selanjutnya menyiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang menjadi salah satu syarat dari pemerintah. KLB tersebut akan digelar sebelum kompetisi diputar dan sesuai dengan statuta FIFA. ”Tapi harus memenuhi syarat, melalui jalur statuta FIFA,” kata dia.

Dalam mengawal reformasi PSSI setelah SK pembekuan PSSI dicabut, Tim Ad Hoc Reformasi PSSI akan menggandeng pemerintah karena sejak dibentuk beberapa waktu lalu, unsur pemerintah belum masuk tim.

Baca selengkapnya: epaper.solopos.com