Solopos hari ini memberitakan proyek city walk di Sukoharjo yang belum mengantongi isin daro PURR.
Solopos.com, SOLO – Proyek city walk di saluran irigasi sekunder Colo Timur tepatnya di sisi timur Jl. Jenderal Sudirman (Jensud) belum mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Berita tersebut menjadi headline Harian Umum Solopos, Sabtu (13/2/2016).
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Selanjutnya, ada juga berita dari pedagang handphone di Singosaren yang terancam tergusur.
Berikut rangkuman berita utama di Harian Umum Solopos edisi Sabtu 13 Februari 2016:
BANJIR SUKOHARJO : City Walk Belum Berizin
Proyek city walk di saluran irigasi sekunder Colo Timur tepatnya di sisi timur Jl. Jenderal Sudirman (Jensud) belum mengantongi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Proyek senilai Rp29 miliar ini dinilai menjadi penyebab utama banjir di kawasan kota Sukoharjo.
Kepala Bidang (Kabid) Operasional Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Nova D. Sirait, mengatakan proyek city walk dibangun dengan menutup saluran irigasi sekunder Colo Timur mulai dari selatan Kantor Badan Pertanahan Sukoharjo (BPN) Sukoharjo hingga utara Kantor Bank Jateng. Lantaran membangun dan menutup saluran irigasi sekunder diperlukan izin dari instansi terkait yakni Kementerian PU.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PEMBERANTASAN KORUPSI : Revisi UU KPK Dinilai Bahan Barter Politik
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menilai ada maksud tertentu di balik pembahasan Revisi Undang-Undang KPK. Pembahasan RUU ini dianggap merupakan hasil kesepakatan “haram” antara Pemerintah dan DPR RI.
Peneliti Pukat, Hifdzil Alim dalam jumpa pers di kantor Pukat, Jumat (12/2/2016), menduga pembahasan RUU ini adalah hasil barter dengan Revisi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). RUU KPK sebelumnya digagas oleh Eksekutif sementara RUU Pengampunan Pajak merupakan usulan DPR.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PENGELOLAAN PASAR : Bakul HP di Singosaren Terancam Tergusur
Sekitar 150 pedagang ponsel atau handphone (HP) di Pasar Singosaren Solo mendatangi Gedung DPRD Solo, Jumat (12/2/2016). Pedagang yang mayoritas penyewa kios mengadu lantaran terancam terdepak menyusul terbitnya surat teguran bagi pemilik surat hak penempatan (SHP) kios.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
