Solopos Hari Ini: PNS Tak Bisa Bersantai, Bioskop Solo Boleh Buka Lagi

Koran Solopos hari ini menghadirkan berita utama mengenai adanya aturan baru tentang disiplin PNS. Aturan dalam bentuk PP itu mengatur lebih ketat kewajiban PNS.

 Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (15/9/2021). (dok)

SOLOPOS.COM - Koran Solopos edisi hari ini, Rabu (15/9/2021). (dok)

Solopos.com, SOLO — Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil. PP No. 94/2021 ini menggantikan PP lama dengan sejumlah ketentuan baru yang membuat PNS tak bisa “senyaman” dulu.

Berita soal perubahan aturan disiplin PNS ini jadi sajian utama Koran Solopos edisi  hari ini, Rabu (15/9/2021). Berikut cuplikan beritanya:

PNS Tak Bisa Bersantai

JAKARTA-Pegawai negeri sipil (PNS) kini tak bisa bersantai-santai. Mereka kini memiliki kewajiban melaporkan harta kekayaan hingga menghadapi ancaman pemecatan jika membolos kerja selama 10 hari berturut-turut.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021. Dalam beleid tersebut, PNS wajib menaati sejumlah kewajiban dan menghindari larangan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan PNS terkait adalah melaporkan harta kekayaannya.

Baca Juga: Gaji Dipotong Partai, Hendrawan Supratikno Kantongi Rp22 juta per Bulan

“PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan,” bunyi Pasal 4 Huruf (e) PP tersebut.

Bagi PNS yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa mendapat hukuman disiplin sedang hingga berat. Tidak semua PNS dikenai kewajiban. Mereka yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

“Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud alam Pasal 4 Huruf e yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional,” bunyi Pasal 10 Ayat (2) tentang hukuman disiplin sedang.

Sementara, cuplikan berita lain di Koran Solopos hari ini di antaranya:

Bioskop di Solo Boleh Buka Lagi

SOLO-Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali memberikan pelonggaran pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Setelah mal, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata yang diizinkan buka, Pemkot akhirnya memberi lampu hijau untuk operasional bioskop.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota No. 067/2899. Salah satu syaratnya, aplikasi PeduliLindungi mutlak digunakan bagi seluruh pengunjung bioskop maupun pegawai. Aturan lainnya, kapasitas maksimal 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk.

Baca Juga: KD Nyeplos Banyak Penerimaan Uang, Anggota DPR Membantah

Pengunjung yang berusia di atas 12 tahun dilarang masuk. Pengunjung juga dilarang makan dan minum

Sementara bioskop dilarang menjual makanan dan minuman di area tersebut. Poin berikutnya, bioskop wajib mengikuti protokol kesehatan yang diatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

“Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” tulis poin SE itu lagi.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan sebelum benar-benar dibuka, bioskop wajib menggelar simulasi terlebih dahulu.

BEM Sesalkan Penangkapan Mahasiswa

SOLO-Meski mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang ditangkap aparat sudah dipulangkan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masih menyayangkan penangkapan itu. Sebanyak 10 mahasiswa UNS yang ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Solo, Senin (13/9/2021) saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu langsung dipulangkan pada hari yang sama.

Ketua BEM UNS, Zakky Musthofa Zuhad, mengatakan penangkapan tersebut tidak seharusnya dilakukan aparat keamanan.

Baca Juga: Tok! Jokowi Sahkan Aturan Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

“Teman-teman sudah dipulangkan sorenya [Senin]. Seharusnya tidak perlu ada penangkapan. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, penyampaiannya juga sopan, tidak ada kata-kata sarkas, dan kami juga melakukannya tidak secara massal,” ujarnya pada Selasa (14/9/2021).

Berbagai berita pilihan yang dimuat di Koran Solopos Hari Ini bisa Anda simak di Espos Premium.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Closing Ceremony of 2nd AP IEOM 2021: IEOM Society Awards Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret was successful as host of the Second Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2nd APIEOM), September 13-16, 2021.

Round Up: JoMan Kasih Dukungan Nyapres, Ganjar Ngaku Sibuk Mikir Covid-19

Dua kelompok sukarelawan, Ganjarist dan Jokowi Mania (JoMan) kini menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk nyapres. Namun, sejauh ini Ganjar masih acuh dengan dukungan itu.

10 Berita Terpopuler : Jejak Istana Konglomerat Pertama Asia Tenggara di Semarang - Bupati Sragen Dilaporkan ke Polisi

Kisah istana peninggalan konglomerat di Semarang hingga Bupati Sragen dilaporkan ke polisi masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Kamu Vaksin di Luar Negeri? Ini Cara Dapat Sertifikat Vaksinasi di Aplikasi Pedulilindungi

Berikut ini terdapat cara memperoleh sertifikat vaksinasi di aplikasi Pedulilindungi bagi kamu yang melakukan vaksin di luar negeri.

Solopos Hari Ini: Tarik Menarik Mesin Sukarelawan, Menyayangkan Dinginnya Sikap Presiden

Dukungan JoMan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres 2024 menjadi ulasan utama Koran Solopos hari ini.

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya

Waspada! Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Ladang Korupsi

Ketika mereka bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem pasti akan jebol,

KPK Ungkap Rekayasa Proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum lelang, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi dengan kesepakatan fee 15 persen.

Kerja Sama UNS dengan STP Dukung MBKM Bagi Mahasiswa

Kerja sama ini lebih khusus dijalin STP dengan SV, FT, dan FMIPA UNS meliputi bidang pendidikan dalam pelaksanaan MBKM.

4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

Presiden dan Gubernur DKI Kalah dalam Gugatan Polusi Udara

Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk menyediakan udara bersih bagi setiap warga yang tinggal di Ibu Kota.

Komisioner KPI Ralat Ucapan Ketuanya terkait Saipul Jamil

Mulyo mengatakan pernyataan Agung Suprio kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

Singgung Prabowo, Gus Nur: Sebuah Pengkhianatan

Ustaz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo.