Solopos.com, SUKOHARJO—Harian Umum Solopos edisi Sabtu-Minggu (3-4/6/2023) yang terbit hari ini mengangkat headline tentang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur terus terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Negara, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, dinilai masih abai terhadap perlindungan anak dan perempuan.
Diberitakan Solopos hari ini, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM) Solo khawatir korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perlindungan dan hak perempuan itu menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo masih abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kekerasan seksual justru banyak terjadi di lingkungan rumah dan tempat pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman. Pada 2022, seorang ayah tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya berinisial S yang masih berusia 11 tahun. Pelaku berinisial D, 35, warga Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, telah ditangkap Polres Sukoharjo.
Yang terbaru di Sukoharjo, kekerasan seksual diduga dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya. Kasus tersebut telah dilaporkan sejak 2021, tetapi proses hukumnya masih menjadi misteri. Korban berinisial G yang saat itu berusia 14 tahun pada 2016 lalu diduga disetubuhi S yang kini berusia 58 tahun.
Sedangkan di Wonogiri, 12 siswi salah satu madrasah ibtidaiyah (MI) diduga dicabuli oleh kepala sekolah dan guru. Pelakunya, yakni kepala MI berinisial M, 47, dan guru berinisial, Y, 51, mencabuli para siswi itu di sekolah.
Manager Divisi Pencegahan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat, Spek-HAM Solo, Fitri Haryani, saat dihubungi Espos, Jumat (17/5/2023), mengatakan kasus terakhir di Sukoharjo mencerminkan sikap Pemkab Sukoharjo yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Menurutnya, proses hukum kasus yang dialami G yang kini berusia 21 tahun itu lamban. Dalam wawancara sebelumnya, Fitri mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) menyelesaikan kasus ini tanpa perlu menunggu viral.
“Seharusnya APH dalam hal ini kepolisian bertindak serius dalam menerima pengaduan dan melakukan penanganan kasus apalagi mereka merupakan perwakilan lembaga milik negara untuk mencari keadilan hukum,” urainya.
Selengkapnya simak di Koran Solopos yang terbit hari ini.
Eksplorasi Kekayaan Musik Indonesia di Galeri Lokananta
SOLO—Enam bulan tak bersua dengan publik sejak direvitalisasi, kompleks gedung Lokananta akan tampil dengan wajah baru. Bukan hanya penampilan fisiknya yang baru, Lokananta juga mengusung ambisi besar sebagai ruang publik sekaligus pusat literatur musik Indonesia.
Lokananta yang baru akan dioperasikan langsung oleh Mbloc Grup. Direktur Lokananta Bloc, Wendi Putranto, mengatakan Lokananta yang baru akan menjadi ruang kreatif publik dan destinasi wisata budaya musik. Dengan nama baru, Galeri Lokananta, tempat ini akan dibuka untuk umum mulai Senin (5/6/2023).
Terdapat area pameran dengan koleksi Studio Lokananta yang dibuka mulai pukul 10.00 WIB sampai 17.00 WIB. Dalam kawasan Galeri Lokananta terdapat dua galeri, yakni Pameran Lini Masa Lokananta dan Pameran Lokananta Remaster.
Pameran Lini Masa menjadi pameran permanen di Galeri Lokananta. Sedangkan Pameran Lokananta Remaster hanya temporer, yakni sekitar enam bulan.
“Jadi setelah enam bulan, ini [Pameran Remaster akan diganti oleh pameran yang lain secara tematik. Tidak hanya musik, bisa juga industri kreatif yang lain],” kata dia kepada awak media di Galeri Lokananta, Jumat (2/6/2023).
Pameran tersebut memuat cerita Lokananta mulai era 1956 hingga 1990-an. Lokananta menjadi saksi bisu karya para seniman musik legendaris, dari era Titiek Puspa hingga Glenn Fredly.
“Untuk bisa mengakses kedua pameran tersebut memang berbayar, seharga Rp25.000/orang. Jadi memang tidak jauh beda dengan Museum Lokananta lama,” kata dia.
Selengkapnya simak di Koran Solopos yang terbit hari ini.
PLTS Apung Perlu Perhatikan Dampak Sosial
SRAGEN—Pemerintah pusat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target 4.680 megawatt (MW) hingga 2030 mendatang. Di Soloraya, ada dua pembangunan PLTS baru, yakni di Waduk Kedung Ombo (WKO) dan Waduk Gajah Mungkur (WGM).
PT Indonesia Power akan membangun PTLS dengan kapasitas 100 megawatt di WKO yang meliputi tiga kabupaten, yakni Sragen, Grobogan, dan Boyolali. Rencana pembangunan PLTS di WKO tersebut sudah disosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen baru-baru ini.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat ditemui Espos akhir Mei lalu mengungkapkan PTLS di WKO akan beroperasi pada 2024 sebelum pilkada. Proyek pembangunan dimulai pada tahun ini.
“Kapasitas listrik yang dihasilkan sampai 100 MW. Di Sragen sekarang suplai listrik sudah cukup. Jadi hasilnya itu untuk suplai di luar Sragen,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sragen, Aris Tri Hartanto, mengungkapkan berdasarkan paparan PT Indonesia Power, PLTS di WKO merupakan PLTS terapung. Listrik ini merupakan energi bersih yang ramah lingkungan dan tanpa emisi CO2.
“Di sisi lain ketersediaan air di WKO juga terjaga karena PLTS terapung itu dapat mengurangi laju penguapan air. Pengembangan PLTS terapung itu bisa untuk memberdayakan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, dan memberi wawasan teknologi baru bagi masyarakat,” jelasnya.
Selengkapnya simak di Koran Solopos yang terbit hari ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
