Solopos.com, JAKARTA — Berbagai pihak dalam persepakbolaan yang terkait dengan peristiwa Tragedi Kanjuruhan saat ini berupaya lepas tangan dengan saling melempar tanggung jawab.
Mereka juga menggunakan berbagai aturan untuk menutup dan menghindarkan diri dari tanggung jawab, khususnya terkait penyelenggaraan pertandingan Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (1/10/2022) malam lalu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal ini ditemukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Tragedi Kanjuruhan seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. yang memimpin tim tersebut. “Yang kami rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB, LIB sudah ke panpel, kemudian panpel juga macammacamlah. Broadcast [pemegang hak siar] juga sama, saling lempar,” kata Mahfud, Rabu (12/10/2022).
Menurut Mahfud pihak-pihak tersebut bukan hanya tampak saling melempar tanggung jawab, melainkan juga lincah berlindung di balik aturan formal masing-masing. Mahfud menilai aturan-aturan formal itu tidak sesuai dengan aturan substansial. la menegaskan dirinya bersama TGIPF akan mengungkapkan kebenaran substansial terkait dengan Tragedi Kanjuruhan serta pihak pemangku kepentingan yang harus bertanggung jawab.
Baca juga: Mahfud MD: Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan Tengah Diperiksa di Laboratorium
“Kalau kebenaran formalnya, sudahlah, masing-masing punya pasal [aturan], masing-masing punya kontrak. Akan tetapi, keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya itulah yang akan digali TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden,” kata Mahfud.
Mahfud beserta jajaran TGIPF akan menyampaikan laporan hasil penelusuran Tragedi Kanjuruhan pada Jumat (14/10/2022) esok. Laporan itu juga mencakup rekomendasi TGIPF terkait dengan Tragedi Kanjuruhan maupun kebijakan persepakbolaan pada umumnya. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Kamis (13/10/2022).
Balekambang Bakal Jadi Pusat Studi Jawa
SOLO — Tak hanya menjadi ruang publik berupa ruang terbuka hijau, Taman Balekambang Solo bakal menjadi pusat studi budaya Jawa bagi peneliti, mahasiswa maupun masyarakat. Hal ini seiring dengan proyek revitalisasi untuk mengembalikan muruahnya sebagai taman yang pernah menjadi taman terbaik di Asia Tenggara.
Saat ini, Taman Balekambang Solo ditutup untuk pengunjung selama pengerjaan proyek revitalisasi hingga Desember 2023. Megaproyek revitali sa si Taman Balekambang mulai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana dari PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero. Nilai total kontrak proyek tersebut senilai Rp154.703.287.500 yang bersumber dari APBN.
Proyek revitalisasi Taman Balekambang Solo diawali dengan studi identifikasi dan perencanaan teknis yang melibatkan pegiat budaya, termasuk Pura Mangkunegaran. Langkah ini dilakukan guna merealisasikan pusat budaya Jawa.
Baca juga: Revitalisasi Taman Balekambang Solo Diharapkan Kembalikan Muruah Mangkunegaran
Tim arsitektur Taman Balekambang Solo telah menggali beragam data yang erat hubungannya dengan sejarah Mangkunegaran. Mereka mendatangi langsung Pura Mangkunegaran pada beberapa waktu lalu.
R. Christopher S. Lebe yang merupakan anggota Tim Ahli Sampeyan dalem Ingkang Jumeneng (SIJ) Mangkunagoro X, mengatakan Taman Balekambang Solo merupakan peninggalan Pura Mangkunegaran pada masa pemerintahan K.G.P.A.A. Mangkunegara VII pada 26 Oktober 1921. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Kamis (13/10/2022).
Kontraktor Kehabisan Uang
SOLO — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo tak menampik dua proyek fisik mandek akibat kontraktor proyek kehabisan uang. Dua proyek itu berada di Jl. Kiai Mojo dan Jl. Ir. Juanda.
Permasalahan itu muncul lantaran proses pengadaan barang dan jasa kurang maksimal untuk menentukan kontraktor pelaksana proyek. Kedua proyek fisik yang mandek adalah penataan koridor JI. Ir. Juanda di wilayah Jebres dan penataan pedestrian di J. Kyai Mojo wilayah Pasar Kliwon. Pekerjaan fisik dua proyek fisik mandek di tengah jalan akibat kontraktor kesulitan keuangan atau finansial.
Kontraktor bermasalah pada cash flow atau aliran uang tunai sehingga tak mampu membeli barang material bangunan. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Solo, Joko Supriyanto, mengatakan kasus mandeknya dua proyek fisik di Solo menjadi bahan evaluasi menjelang akhir tahun.
Baca juga: 2 Proyek Mandek di Tengah Jalan, DPRD Solo Ingatkan Pemkot: Warga Dirugikan
Kontraktor tak punya uang untuk membeli barang material bangunan maupun membayar upah pekerja bangunan. “Sebenarnya, persoalan itu ranah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Solo atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik [LPSE] Solo. Mekanisme untuk mendapatkan kontraktor pelaksana proyek dilakukan secara elektronik,” kata dia saat dihubungi Solopos, Rabu (12/10/2022).
Waktu pengerjaan kedua proyek fisik itu hingga akhir tahun. Jadi pengerjaan proyek fisik cukup lama karena masih ada 2-3 bulan. Semestinya pekerjaan kedua proyek fisik bisa dilanjutkan dan rampung tepat waktu. Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Kamis (13/10/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
