Solopos.com, SOLO — Wacana pembentukan provinsi Soloraya yang disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono harus dikaji secara akademis maupun politis. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pernah mengkaji potensi tersebut.
Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana UMS Sukoharjo Farid Wadji mengatakan kajian dilakukan pada 2001 silam tentang provinsi baru Soloraya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kabar terbaru tentang wacana pembentukan Provinsi Soloraya itu menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Rabu (9/10/2019). Berita tersebut bisa disimak selengkapnya di E-Paper Solopos.
Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga terdapat ulasan mengenai Partai Gerindra yang mengincar kursi menteri pertanian.
Gerindra Incar Kursi Menteri Pertanian
Pemerintah dan Partai Gerindra menjalin komunikasi beberapa kali setelah ada rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Pembicaraannya tentang konsep memajukan negara.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan ide yang disampaikan Prabowo adalah soal ketahanan pangan dan energi. Ini sekaligus membantah pertemuan membahas bagi-bagi menteri.
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Sedangkan di halaman Soloraya, ada kabar dari polemik iuran siswa di SMPN 3 Sragen demi sukses UN. Ada pula kabar dari Bupati Klaten yang mewanti-wanti para calon kepala desa (cakades) atau tim sukses tak melakukan money politics atau politik uang demi memenangkan pemilihan kepala desa.
Demi Sukses UN, Siswa Ditarik Rp1,2 Juta
Program sukses UN di SMPN 3 Sragen mengundang polemik di kalangan orang tua siswa. YT, orang tua siswa Kelas IX SMPN 3 Sragen mengadu ke Ombudsman Jateng.
Dia merasa keberatan karena pihak sekolah meminta bayaran Rp1.275.000 untuk pengadaan perangkat komputer, persiapan Ujian Nasional (UN) dan pelepasan siswa Kelas IX.
Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Ada Temuan Politik Uang, Silakan Mengadu
Bupati Klaten, Sri Mulyani, kembali mewanti-wanti para calon kepala desa (cakades) atau tim sukses tak melakukan money politics atau politik uang demi memenangkan pemilihan kepala desa (pilkades). Dia mempersilakan warga melaporkan indikasi politik uang ke aparat penegak hukum selama ada bukti yang menguatkan.
Pilkades serentak gelombang III digelar pada Rabu (9/10/2019). Jumlah total cakades yakni 210 orang yang tersebar di 77 desa meliputi 24 kecamatan. Hanya desa-desa di Kecamatan Kemalang dan Klaten Tengah yang tidak menggelar pilkades lantaran sudah melakukan pemilihan pada gelombang sebelumnya.
Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
