Solopos hari ini memberitakan Jokowi menolak revisi UU KPK hingga F.X. Hadi Rudyatmo, Seno Samodro, dan Wardoyo Wijaya, mulus mengantongi rekomendasi DPP PDIP sebagai calon wali kota/bupati.
Solopos.com, SOLO – F.X. Hadi Rudyatmo, Seno Samodro, dan Wardoyo Wijaya, mulus mengantongi rekomendasi DPP PDIP sebagai calon wali kota/bupati di masing-masing daerah dalam Pilkada pada Desember mendatang.
Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan
Kabar ini menjadi berita utama Harian Umum Solopos hari ini, Sabtu (20/6/2015). Kabar lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.
Simak rangkuman berita utama Harian Umum Solopos edisi hari ini, Sabtu, 20 Juni 2015, berikut;
REKOMENDASI DPP PDIP: Rudy, Seno, Wardoyo Mulus
F.X. Hadi Rudyatmo, Seno Samodro, dan Wardoyo Wijaya, mulus mengantongi rekomendasi DPP PDIP sebagai calon wali kota/bupati di masing-masing daerah dalam Pilkada pada Desember mendatang.
F.X. Hadi Rudyatmo adalah Wali Kota Solo, Seno Samodro Bupati Boyolali, dan Wardoyo Wijaya merupakan Bupati Sukoharjo. Sedangkan rekomendasi untuk tiga daerah lain di Soloraya yaitu Klaten, Wonogiri, dan Sragen belum diputuskan.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PEMBERANTASAN KORUPSI: Jokowi Tolak Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak rencana revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kantor Presiden, Jumat (19/6).
”Yang paling menggembirakan buat kami dengan tegas Presiden mengatakan tidak ada keinginan dari Presiden, dari pemerintah, untuk melemahkan KPK. Presiden menyatakan menolak rencana revisi UU KPK,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufi equrachman Ruki saat jumpa pers seusai rapat terbatas.
KPK menyambut baik ketegasan presiden tersebut. Ruki menyebut tidak ada yang perlu diubah atau diganti dalam UU KPK. Dia menyebut penolakan itu merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi.
”Tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu digantiganti daripada bikin persoalan. Biarkan usulan [revisi UU KPK] tapi kan pemerintah tidak bersedia mengubah itu. Memang inisiatif Presiden karena Presiden punya komitmen tentang yang satu ini,” tegasnya.
Bila ada revisi, Ruki menyebut perlu pengaturan tegas mengenai pengangkatan penyelidik.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PENIPUAN BERKEDOK CPNS: Sunardi Raup Rp2,8 Miliar dari Gethok Tular
Puluhan tenaga honorer di kawasan Soloraya dan Jawa Timur menjadi korban penipuan berkedok CPNS. Mereka kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah. Simak laporan wartawan Solopos, Sri Sumi Handayani, di Harian Umum Solopos hari ini.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
