Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak oleh sejumlah kalangan agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Jokowi disebut tidak akan mengambil langkah itu.
Presiden Jokowi, Rabu (2/10/2019), berada di Solo menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Pura Mangkunegaran. Namun, dia tak mau membicarakan perppu KPK. ”Wah, ini kan hari batik. Masak nanyanya UU KPK,” kata Jokowi mengelak menjawab pertanyaan wartawan. Saat ini, Jokowi belum memutuskan soal perppu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan yang mengetahui putusan itu hanya Jokowi. ”Yang jelas urusan ini hanya bapak presiden yang tahu dan tidak perlu dimultitafsirkan,” ujar Pramono Anung.
Menurut Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, usulan perppu KPK dibahas dalam pertemuan Jokowi dan ketum parpol koalisi, Senin (30/9/2019) malam.
Kabar tentang Presiden Jokowi takkan bikin Perppu KPK menjadi sajian utama atau headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (3/10/2019). Berita tersebut bisa dibaca secara lengkap di E-Paper Solopos.
Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos hari ini juga memberitakan tentang komitmen menjaga batik Indonesia, perkembangan terkait kerusuhan sosial di Papua, serta Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang memilih menghadiri pembukaan TMMD.
Menantang Komitmen Menjaga Batik Indonesia
Peringatan Hari Batik Nasional (HBN) 2 Oktober di Solo dihadiri Presiden Joko Widodo. Perayaan satu dekade HBN menjadi trigger bagi semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan komitmen terus menjaga batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi seperti yang ditetapkan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 2009 silam.
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Setop Istilah Orang Asli Papua dan Pendatang
JAYAPURA—Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua meminta masyarakat tak menggunakan istilah “pendatang” bagi warga di Tanah Papua. Menurut MUI, tidak semestinya warga di Papua dibeda-bedakan.
”Perlu juga ingin saya sampaikan pada kesempatan baik ini, kita mesti setop bicara Orang Asli Papua dan pendatang. Istilah seperti ini mesti kita hentikan mulai detik ini,” kata Ketua MUI Papua, Saiful Islam Al Payage, di kawasan Angkasa, Jayapura, Rabu (2/9).
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Presiden ke Solo, Wali Kota Pilih Buka TMMD
SOLO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peringatan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran, Solo, Rabu (2/10). Tidak seperti biasanya, kedatangan Jokowi tidak didampingi Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo. Jokowi justru didampingi Wakil Wali Kota, Achmad Purnomo.
Rudy, sapaan akrabnya, memilih menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Solo. Agenda tersebut dibenarkan oleh Purnomo. “Kebetulan pagi tadi [Rabu pagi] ada TMMD, Pak Rudy membuka, tidak bisa ditinggalkan. Saya yang ditugaskan ke sini. Biasanya memang berdua, tapi ini terpaksa, saya diminta menghadiri yang di [Pura] Mangkunegaran,” kata dia.
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Halaman Soloraya Kamis, 3 Oktober 2019.
Kemudian, halaman Soloraya Kamis ini mengupas pemberitaan tentang mayoritas koruptor lulusan perguruan tinggi, Laweyan menuju industri ramah lingkungan, serta sensasi menyantap satai kobra.
Mayoritas Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi
KARANGANYAR— Sebanyak 86 persen koruptor yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lulusan perguruan tinggi.
Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pemerintah Daerah KPK, Guntur Kusmeiyano, pada Sosialisasi Diseminasi Pendidikan Antikorupsi dalam rangka Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi kepada puluhan guru, kepala sekolah, dan pengawas di aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Rabu (2/10).
Dia menjelaskan mayoritas pelaku korupsi memiliki latar belakang pendidikan S2.
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Laweyan Menuju Industri Ramah Lingkungan
SOLO—Pegiat usaha batik di Laweyan, Solo, mengembangkan konsep produksi batik ramah lingkungan dengan mengelola limbah melalui program Laweyan Eco Culture Creative Batik Solo. Konsep tersebut bertujuan agar lingkungan sekitar khususnya sungai tidak tercemar limbah cair dari zat pewarna batik yang
dihasilkan.
Perwakilan Yayasan Warna-warni Indonesia, Sulistyadi, mengatakan pihaknya ingin ikut membantu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA). Sejauh ini, Kali Jenes kerap dituding sebagai salah satu penyumbang pencemaran air terbanyak di Bengawan Solo lantaran terpapar limbah cair industri batik Laweyan. Program tersebut bertujuan membentuk ekosistem industri batik di Laweyan yang ramah lingkungan.
“Kami tidak ingin hanya sekadar batik. Kami juga sudah memiliki fasilitas IPAL komunal,” jelasnya kepada wartawan Rabu (2/10).
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Sensasi Menyantap Satai Kobra
Jika orang makan satai ayam, kambing, atau sapi boleh dibilang sudah biasa. Akan tetapi, sensasinya berbeda jika menyantap makanan dari daging dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dari binatang sejenis ular kobra, bulus, dan kuda.
Ya, aneka jenis satai ini bisa dinikmati pengunjung dalam Festival Sate yang digelar Hartono Mall Solo Baru, Sukoharjo, Selasa-Minggu (1-6/10).
“Saya penasaran rasanya seperti apa ya satai kobra itu. Saya ingin nyobain, tapi takut juga, berbisa enggak ya,” tutur salah satu pengunjung Hartono Mall Solo Baru, Arum, saat ditemui Espos, Rabu (2/10).
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
