Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo mengaku kelar menyusun kabinet untuk periode kedua. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilibatkan dalam memilih menteri, tak seperti pada periode pertama.
"Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center/ACLC), Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kabar pembentukan kabinet Jokowi itu menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (15/10/2019). Kabar tersebut bisa disimak selengkapnya di E-Paper Solopos.
Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga menyajikan kabar tentang wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo 2020.
Gibran Bicara Visi Bawa Solo Maju
Dua aktivis Forum Muda Visioner Kota Solo, Antonius Yogo Prabowo dan Guntur Wahyu Nugroho, bertemu dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, Sabtu (12/10/2019), sekitar pukul 12.00 WIB. Selama sekitar 2,5 jam mereka berbincang santai tapi serius tentang konsep dan program memajukan Kota Bengawan.
Keduanya meyakini Gibran akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Hal itu disampaikan Yogo saat diwawancarai Espos melalui telepon seluler (ponsel), Senin (14/10/2019).
Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Sedangkan di halaman Soloraya, ada berita dari bupati Karanganyar yang mencati dukungan dalam merealisasikan wacana pemekaran wilayah Soloraya menjadi provinsi. Ada pula kabar mengenai transportasi umum di Kota Solo.
Juliyatmono Galang Dukungan
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, akan berkomunikasi dengan kepala daerah lain untuk menyampaikan gagasan pemekaran wilayah Soloraya menjadi provinsi. Juliyatmono menjelaskan Peme rintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memunculkan gagasan tersebut karena ingin mendapatkan respons dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Gagasan tersebut muncul bukan dari orang per orang tetapi untuk efektivitas dan percepatan pembangunan. "Masyarakat eks Karesidenan Surakarta responsnya baik. Kami akan silaturahmi dengan kepala dearah lain. Kami tidak mengabaikan tugas kami untuk memperkecil angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kan butuh percepatan. Provinsi [Jawa Tengah] kan terlalu gemuk, Provinsi Jawa Timur juga luas," katanya kepada Espos melalui sambungan telepon, Minggu (13/10/2019).
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Angkutan Terancam Tak Dapat Buy The Service
Dana subsidi Kementerian Perhubungan senilai Rp250 miliar pada 2020 untuk implementasi skema beli jasa atau buy the service transportasi massal di Kota Solo terancam tak menggandeng angkutan pengumpan atau feeder.
Padahal pada perencanaan sebelumnya, angkutan pengumpan termasuk salah satu komponen yang dilibatkan bersama Batik Solo Trans (BST). Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengirimkan kajian konsep berikut pembaruan rutenya kepada Kemenhub.
Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
