Solopos hari ini mewartakan perlawan DPR terhadap keinginan rakyat hingga wacana akan adanya Kebun Raya Boyolali.
Solopos.com, SOLO — DPR ingin adanya revisi tentang kewenangan KPK dalam hal aksi penyadapan. Kabar tersebut menjadi berita utama Harian Umum Solopos, Senin (30/11/2015).
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Keinginan DPR untuk revisi UU No. 30/2002 dengan membatasi kewenangan penyadapan, dirasa bertolak belakang dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, di Indrokilo, Dusun Tempurejo, Kelurahan Kemiri, Pemkab Boyolali punya mimpi besar membangun kebun raya. Dalam wacana tersebut Pemkab menggandeng Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Simak berita utama Harian Umum Solopos edisi Senin, 30 November 2015;
REVISI UU KPK: DPR Lawan Keinginan Publik
DPR ingin revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi kewenangan penyadapan. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan publik agar KPK tetap memiliki kewenangan penyadapan.
Selain penyadapan, revisi UU KPK juga membahas tentang surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan pembentukan Dewan Kehormatan. ”Itu kan kesepakatan bersama pemerintah, tentang penyadapan, SP3, dewan pengawas,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/11) malam.
Masinton menyebut draf naskah akademik revisi UU KPK masih sama dengan yang diusulkan PDIP cs. pada Oktober lalu. Kala itu, 45 anggota DPR lintas fraksi seperti Nasdem, PKB, PPP, Golkar, Hanura, dan PDIP, mengajukan draf revisi UU KPK. Fraksi PDIP sempat berjanji membuka ruang masukan terhadap draf revisi UU KPK.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
KASUS SETYA NOVANTO: MKD bakal Minta Keterangan Enam Tokoh
Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) akan menentukan jadwal persidangan kasus Ketua DPR Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Jokowi, Senin (30/11). Sedikitnya enam tokoh bakal dimintai keterangan dalam kasus itu.
Anggota MKD dari Partai Nasdem, Akbar Faizal, menilai banyak pihak yang perlu dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan minta saham PT Freeport itu. ”Seperti [Menteri ESDM] Sudirman Said sebagai pengadu, Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan Luhut Pandjaitan,” kata Akbar kepada wartawan, Minggu (29/11).
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PERNIKAHAN KETUA DPRD: Teguh dan Serlly Bulan Madu di Rumah Dinas
Lantunan lagu Koes Plus berjudul Kolam Susu mengalun di penjuru Ndalem Mloyokusuman, Minggu (29/11) malam. Tembang legendaris ini mengiringi resepsi pernikahan Ketua DPRD, Teguh Prakosa, dengan pujaan hatinya, Serlly Yusnita. Sejak pukul 19.30 WIB ribuan tamu telah memadati lokasi resepsi yang juga bangunan cagar budaya itu.
Teguh yang mengenakan beskap sikepan warna hitam tak henti tersenyum saat menerima tamu.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
PEMBANGUNAN DAERAH: Kebun Raya Boyolali Jadi Mimpi Berikutnya
Boyolali kembali memiliki proyek mercusuar yaitu membangun kebun raya di kawasan Mojosongo. Berikut liputan wartawan Solopos, Hijriyah Al Wakhidah.
Sudah tiga tahun Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, berubah status dari desa menjadi kelurahan. Seluruh aset desa menjadi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, tak terkecuali tanah kas desa yang selama ini menjadi lahan garapan warga dan petani.
Salah satunya tanah kas desa seluas sekitar delapan hektare di Indrokilo, Dusun Tempurejo, Kelurahan Kemiri. Di lahan itu, Pemkab punya mimpi besar membangun kebun raya dengan menggandeng Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Demi mewujudkan mimpi itu, dana Rp15 miliar diusulkan masuk APBD 2016. Namun, DPR hanya menyetujui Rp9,9 miliar.
Baca selengkapnya: epaper.solopos.com
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
