Harian Umum Solopos edisi Kamis (14/11/2019).

Solopos.com, SOLO — Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan pasca terjadinya bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Rabu (13/11/2019) pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 08.45 WIB itu mengakibatkan pelaku bernama Rabbial Muslim Nasution, 24, meninggal di lokasi serta enam orang terluka, empat di antaranya polisi.

Wapres Ma’ruf Amin meminta kewaspadaan harus melibatkan semua instrumen hingga tingkat RT-RW. Lewat RT-RW, kata Ma’ruf, lingkungan sekitar bisa termonitor. "Sehingga kemungkinan [ada terror] kalau bisa dicegah, bisa dideteksi lebih dini. Kewaspadaan itu yang utama," tutur Ma’ruf Amin kepada wartawan di SICC, Bogor.

Kabar mengenai imbauan pemierntah kepada masyarakat untuk waspada setelah terjadinya bom bunuh diri di Medan itu menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (14/11/2019). Berita tersebut bisa disimak selengkapnya di E-Paper Solopos.

Selain itu, halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga masih menyoroti dampak dari pencemaran lingkungan PT RUM Sukoharjo.

Pemkab Diminta Lakukan Langkah Konkret

Warga terdampak bau dari limbah PT Rayon Utama Makmur (RUM) mengadu ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo pada Rabu (13/11/2019). Mereka meminta Pemkab melakukan langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut.

Mereka merupakan perwakilan warga di lima desa meliputi Gupit, Plesan, Pengkol, Celep, dan Kedungwinong di Kecamatan Nguter.

Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos.

Sedangkan di halaman Soloraya, ada kabar mengenai pendaftaran CPNS di Wonogiri yang memberikan syarat IPK minimal 2,5. Ada pula ulasan mengenai upaya Pemkab Klaten mendorong UKM untuk naik kelas.

IPK 2,5 Bisa Mendaftar di Wonogiri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri menetapkan batas minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagai syarat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, yakni sebesar 2,5. Pada sisi lain, Pemkab memberi alokasi 61 lowongan untuk difabel, yakni lowongan umum dan khusus bagi difabel.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Haryono, menyampaikan syarat IPK minimal ditentukan berdasar kebijakan Bupati, Joko Sutopo. Bupati menetapkan batas minimal IPK 2,5, agar warga Wonogiri memiliki kesempatan lebih besar.

Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.

Klaten Dorong 100 Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Klaten mendorong 100 pelaku usaha mikro klaster batik dan lurik segera naik kelas. Peluncuran batik Sindu Melati, kewajiban aparatur sipil negara (ASN) mengenakan selendang lurik, dan bantuan subsidi bunga bagi usaha mikro yang telah diluncurkan Pemkab Klaten mestinya dapat memudahkan pelaku usaha segera naik kelas.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Penanaman Modal DPMPTSP Klaten, Purwanto Agus Raharjo, kepada wartawan di selasela Temu Usaha Pengembangan Kemitraan UMKM Klaster Batik Lurik Klaten di Hotel Tjokro Klaten, Rabu (13/11/2019).

Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten