Solopos.com, JAKARTA — Antisipasi pemerintah atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun diprediksi tidak memberikan efek signifikan bag industri penyedia kebutuhan pokok, khususnya makanan dan minuman (mamin).
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan elek BLT bagi industri mamin relatif kecil karena implementasinya tidak menjangkau masyarakat kelas menengah sebagai salah satu kelompok dengan pengeluaran terbesar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Efek BLT relatif kecil dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM. BLT ditujukan kepada masyarakat kelas bawah, sedangkan masyarakat kelas menengah berkontribusi lebih besar,” ujar Bhima kepada Bisnis.com, Senin (5/9/2022). Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah, sampai dengan Maret 2022 distribusi pengeluaran 40% penduduk yang tergolong sebagai masyarakat kelas menengah adalah 35,47% dari total populasi nasional.
Jumlah tersebut jauh di atas 40% penduduk kelas bawah dengan persentase distribusi pengeluaran sebesar 18,06% dibandingkan dengan total populasi nasional sampai dengan Maret tahun ini. Kondisi ini berpotensi menyetop tren pengeluaran per kapita/bulan masyarakat Indonesia untuk keperluan makanan dan minuman yang tercatat konsisten mengalami kenaikan dalam kurun 5 tahun terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita/bulan nasional untuk pembelian produk makanan dan minuman di Indonesia pada 2021 naik 15,24% dari 2017. Total, pengeluaran per kapita/bulan nasional untuk pembelian produk makanan dan minuman pada 2021 senilai Rp622.845. Sedangkan pada 2017 pengeluaran per kapita/bulan untuk keperluan yang, sama semilai Rp527.956.
Baca juga: Dampak Harga BBM Naik, Harga Pangan hingga Tarif Angkutan Umum Terkerek
Selain itu, kondisi tersebut di atas menjadi antitesis atas keyakinan kalangan pelaku industri mamin yang menilai tren penurunan komoditas pangan dalam beberapa waktu terakhir mampu mengompensasi dampak kenaikan harga BBM. Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), Adhi Lukman, menilai kenaikan harga BBM tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap industri seiring dengan turunnya harga bahan baku.
Menurutnya, penurunan harga komoditas akan menjadi kompensasi dari bertambahnya ongkos produksi yang berpotensi naik di kisaran 1-2% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Selasa (6/9/2022).
Rektor UNS Tolak Penghapusan Jalur Mandiri
SOLO — Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jamal Wiwoho, menolak penghapusan ujian mandiri (UM) masuk perguruan tinggi negeri. Jamal berdalih sudah diterangkan jelas undang-undang (UU) terkait hal tersebut.
Wacana untuk menghapus jalur penerimaan melalui UM mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Adanya gagasan penghapusan UM tidak lepas dari adanya kasus penangkapan Rektor Universitas Lampung (UniLa), Karomani, yang diduga terlibat kasus jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru melalui UM. Namun, wacana penghapusan UM ditolak mentah-mentah oleh Jamal Wiwoho yang saat ini juga menjabat Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTND).
“Sudah ada webinar membahas masalah UM ini waktu itu, ya intinya dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jadi saya menolak adanya penghapusan UM karena secara praktik lebih dari 10 tahun tidak pernah ada masalah,” ujarnya saat dihubungi Solopos, Senin (5/9/2022).
Baca juga: 10 Tahun Tidak Ada Masalah, Rektor UNS Solo Tak Setuju Jalur Mandiri Dihapus
Menurut Pengajar Fakultas Hukum UNS ini, meskipun melakukan penolakan, terdapat tida poin penting agar tidak terjadi kejadian penyelewengan seperti diduga terjadi di Unila. Salah satunya adalah peningkatan fungsi pengawasan dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).
“Sama seperti yang, saya sampaikan sebelumnya ada tiga hal yang menjadi catatan selama pelaksanaan UM, yakni perlu ada transparansi dan akuntabilitas, berbasis pada seleksi akademik dan pengawasan dari Kemdikbud RI. Karena pengawasan dan Kemendikbudristek yang dilakukan secara terus menerus oleh inspektorat Jenderal atau Dirjen Dikti, Ristek, Sekjen dan Mendikbudristek sangat penting,” jelasnya. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Selasa (6/9/2022).
Jadwal Penutupan Jembatan Mojo Mundur
SOLO — Rencana penutupan total jembatan Mojo di Kecamatan Pasar Kliwon dipastikan mundur dari jadwal semula. Jembatan yang menghubungkan Pasar Kliwon, Solo-Mojolaban, Sukoharjo, itu rencananya ditutup pada 26 September. Namun, rencana itu mundur menjadi 3 Oktober.
Awalnya, jembatan Mojo direncanakan tutup total selama dua bulan, mulai 20 September hingga 30 November, Penutupan jembatan itu demi keselamatan dan keamanan pengguna jalan sera pekerja proyek perbaikan jembatan.
Baca juga: Penutupan Total Jembatan Mojo Solo selama 2 Bulan Beri Pilihan Sulit bagi Warga
Untuk memastikan rencana penutupan jembatan Mojo, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rung (DPUPR) Solo menggelar rapat koordinasi (rakor) pada pekan lalu Pertemuan itu dihadiri perwakilan pemangku kepentingan dari Pemkab Sukoharjo dan Pemkab Karanganyar. Ada beragam pertimbangan teknis rencana penutupan total jembatan Mojo mundur dari jadwal semula.
Pertimbangan teknis ini disinkronkan dengan manajemen rekayasa lalu lintas yang dirancang Dishub Solo. “Jadi rencana penutupan Jembatan Mojo sifatnya opsional, tergantung kondisi di lapangan. Opsi pertama pada 26 September. Opsi kedua pada 3 Oktober. Selisihnya hanya sepekan,” kata kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Solo, Joko Supriyanto, kepada Solopos, Minggu (4/9/2022). Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Selasa (6/9/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
