Solopos.com, SUKOHARJO — Kehadiran jembatan sasak yang menghubungkan Solo dan Sukohario menjadi dilema. Jembatan itu berisiko tinggi, namun juga menjadi jalur alternatif di tengah macetnya lalu lintas akibat pembangunan fisik yang nyaris tanpa jeda.
Bahaya itu terlihat pada jembatan yang dibangun warga dari Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo; menuju Ngepung, Sangkrah, Solo. Pada Jumat (30/9/2022), jembatan itu ditutup karena sempat hanyut tergulung sampah akibat hujan deras pada Kamis (29/9/2022) malam.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Jembatan itu baru diuji coba pada Kamis siang sekitar pukul 12.00 WIB. Menurut Basuki, warga Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, yang turut memperbaiki jembatan pada hari itu mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebetulan saat jembatan hanyut tidak ada warga yang melintas.
“Jembatan baru buka siang pukul 12.00 WIB, baru enam jam dibuka. Pas hujan itu [kami| setop karena safety-nya kami tidak menjamin, faktor alamnya yang tidak bisa kami atur,” kata Basuki saat ditemui di lokasi perbaikan jembatan dari arah Gadingan, Jumat.
Baca juga: Dinilai Kurang Aman, Jembatan Sasak Bengawan Solo akan Diganti Jembatan Darurat
Basuki mengatakan jembatan sasak di kampungnya hanyut saat hujan deras selepas isya. Warga pun tidak berani menyeberang.
“Jebolnya sekitar pukul 19.30 WIB, ada warga ramai terus di sini tetapi tidak menyebrang karena sudah ditutup. Pas banyak ikan nongol, pas jembatan jebol. Kalau jembatannya tidak ditutup saat hujan tidak deras juga malah licin karena tanahnva menempel di lantai jembatan dari anyaman bambu itu,” kata Basuki. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Sabtu (1/10/2022).
Beda Selera Elite Parpol dan Kepercayaan Publik
JAKARTA — Partai politik menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan paling rendah di mata publik. Hal itu juga terlihat dari perbedaan selera publik dan elite partai politik dalam bursa calon presiden (capres).
Dalam dua kali survei Indikator Politik Indonesia tahun ini, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 54% dan 56%. DPR berada satu tingkat di atasnya, yakni 61% dan 62%. Stagnasi dalam sektor politik memang memprihatinkan banyak orang, khususnya generasi muda.
Kabar baiknya, menurut peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Firman Noor, berdasarkan penelitian lembaga itu, demokrasi masih dipercaya sebagai sistem terbaik.
Baca juga: Anies bakal Lawan Prabowo di 2024, Gerindra Ungkit Jasa di Pilgub DKI
“Memang, sebagian masyarakat kita, sangat setuju demokrasi. Tetapi ketika bicara tentang parlemen, partai politik, dan lain lain itu, ceritanya lain lagi. Jangan-jangan mereka membutuhkan demokrasi tanpa partai politik,” kata Firman sambil tertawa dalam bedah buku The Jokowi-Prabowo Elections 2.0 yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN dan ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, Kamis (29/9/2022).
Meski publik kurang percaya kepada partai politik, kata Firman, meniadakan lembaga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Selain itu, dia juga mengajak masyarakat untuk tidak menilai seluruh politikus partai dalam posisi yang sama. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Sabtu (1/10/2022).
UMKM Seharusnya Naik Kelas
SOLO — Komisi II DPRD Solo menilai tidak seharusnya pedagang kaki lima (PKL) dipindah dari Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) setelah revitalisasi. Justru saatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membantu UMKM naik kelas.
Sebanyak 35 pedagang yang selama ini berjualan di Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Solo beraudiensi dengan Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, dan legislator dari Komisi II DPRD Solo yang membidangi perekonomian, Jumat (30/9/2022) siang.
Anggota Komisi II DPRD Solo yang menemui para pedagang adalah Honda Hendarto selaku Ketua serta Abdul Ghofar dan Wawanto selaku anggota. Puluhan pedagang di TSTJ Solo dipimpin Sardjuni selaku ketua paguyuban.
Baca juga: Legislator DPRD Solo Tak Setuju PKL TSTJ Dipindah ke Pasar Tradisional
Dalam kesempatan itu, Sardjuni mengatakan para pedagang datang ke Gedung DPRD Solo untuk memohon bantuan agar eksistensi mereka di TSTJ dipertahankan. Menurut Sardjuni, sikap seluruh pedagang di TST) bulat, mereka ingin tetap berjualan di sana.
Opsi yang ditawarkan manajemen Perumda TSTJ bahwa para pedagang akan dimasukkan ke pasar-pasar tradisional tidak bisa diterima. “Dengan hormat saya mohon kepada DPRD selaku wakil kami untuk memperjuangkan eksistensi kami,” ungkap dia.
“Sebab pasar para PKL sebelumnya adalah melayani para wisatawan. Dengan begitu akan sulit bagi mereka berdagang di pasar tradisional,” kata dia, Kamis (29/9/2022). Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Sabtu (1/10/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
