Solopos.com, SOLO— Konflik akibat perbedaan pilihan politik dalam Pemilu 2019 di beberapa daerah menjadi pelajaran bersama agar semua pihak mengendalikan diri dan saling menghormati menjelang pemungutan suara.
Para elite politik diminta mengambil peran untuk meredam konflik akibat perbedaan pilihan politik. Dosen Jurusan Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Akhmad Ramdhon meminta tokoh pendukung capres-cawapres mengambil peran untuk meredam suasana kampanye.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Ulasan mengenai suasana politik menjelang pemungutan suara Pilpres 2019 itu menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (4/4/2019). Berita tersebut bisa disimak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini tersaji kabar terbaru mengenai dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Soal cap jempol di amplop serangan fajar untuk Pemilu 2019, Bawaslu masih menunggu bukti kuat.
Cap Jempol di Amplop, Bawaslu Tunggu Bukti Kuat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan cap jempol di amplop serangan fajar yang disita dalam dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak mau menduga-duga mengenai keterkaitan cap jempol itu dengan salah satu pasangan capres-cawapres sebelum ditemukan bukti yang lebih kuat.
Hal tersebut disampaikan komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu (3/4/2019), menanggapi pernyataan KPK mengenai adanya tanda cap jempol di amplop yang disita dari politikus Partai Golkar Bowo Sidin Pangarso.
Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Sedangkan di halaman Soloraya, ada berita tentang zonasi sekolah di Solo yang membuat galau siswa dan orang tua. Ada pula ulasan mengenai RTH di Solo yang masih jauh dari ideal.
Antara Khawatir dan Gembira
Para orang tua yang anak-anaknya akan melanjutkan sekolah ke SMA mengaku khawatir dengan perubahan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA negeri. Di sisi lain banyak pula yang gembira karena rumah mereka dekat dengan SMA negeri yang selama ini menjadi incaran.
Berdasarkan draf peraturan zonasi PPDB SMA, jarak terdekat dari kantor kelurahan wilayah tempat tinggal siswa dengan sekolah memiliki peluang besar untuk diterima di SMA negeri terdekat. Titin Sudarti, salah satu orang tua yang anaknya bersekolah di SMPN 2 Sukoharjo, menyebut anaknya ingin bersekolah di SMAN 7 Solo karena sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap.
Simak selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Baru 9,72%, RTH Solo Masih Jauh dari Ideal
Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dalam menambah ruang terbuka hijau (RTH) sepanjang 2018 disorot kalangan legislator. Pertambahan RTH belum memenuhi target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Sorotan datang dari Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Kota Solo 2018, Supriyanto, saat ditemui Espos di kantornya, Selasa (2/4/2019). Menurut politikus Partai Demokrat itu, target RTH pada 2018 di angka 9,83 persen. Namun hingga akhir 2018 realisasi RTH Solo hanya 9,72 persen.
Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
