Solopos.com, SOLO — Eksekusi putusan pengelolaan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS), Selasa (30/7/2019), diharapkan mengakhiri konflik di RS itu. Sebanyak 50 dokter siap bertugas menjalankan RS setelah vakum.
Eksekusi itu mengacu amar putusan Mahkamah Agung (MA) No. 2530 K/PDT/2017 yang menolak permohonan kasasi Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) dan memutuskan pengelolaan RS diserahkan kepada Yarsis. Amar putusan itu memerintahkan PN Sukoharjo melakukan eksekusi.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kabar mengenai konflik RSIS itu menjadi headline di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Rabu (31/7/2019). Berita tersebut bisa dibaca secara lengkap di E-Paper Solopos.
Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga menyajikan kabar pencopotan sekjen Persis Solo. Sekjen Persis, Dedi Massudi Lawe, dicopot sebagai langkah awal pembenahan manajemen.
Pencopotan Dedi Langkah Awal Pembenahan Manajemen
Pencopotan Sekjen Persis, Dedi Massudi Lawe, diyakini bakal menjadi pintu masuk pembenahan manajemen tim secara keseluruhan. Manajemen mengangkat Sigid Rudi Gunawan sebagai pengganti Dedi.
PT Persis Solo Saestu (PSS) selaku pengelola Persis mengirim sinyal penyehatan manajemen bakal dilakukan sesegera mungkin, tepatnya menjelang putaran kedua kompetisi Liga 2 2019. PT PSS juga berkomitmen menggandeng seluruh elemen suporter Persis untuk memberi masukan menuju perbaikan manajemen Laskar Sambernyawa.
Simak selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Sedangkan di halaman Soloraya, ada ulasan mengenai pungutan dana HUT ke-74 RI di Wonogiri. Ada pula berita mengenai kekesalan bupati Klaten atas kinerja OPD.
Perhatikan Aturan dalam Menghimpun Dana!
TP4D Kejari Wonogiri meminta panitia peringatan kemerdekaan Indonesia memerhatikan aturan dalam mencari dana untuk mencegah terjerat delik pungutan liar (pungli).
Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri (TP4D Kejari) Wonogiri yang juga Kepala Seksi Intelijen Kejari Wonogiri, Amir Akbar Nurul Qomar, saat ditemui Espos di kantornya, Selasa (30/7/2019), mengatakan lebih baik panitia kegiatan berkonsultasi terlebih dahulu dengan organisasi perangkat daerah terkait, inspektorat, kejari, atau tim sapu bersih pungutan liar sebelum menghimpun dana.
Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.
Bupati Klaten Kesal atas Kinerja OPD
Bupati Klaten, Sri Mulyani, kesal dan menegur keras organisasi perangkat daerah (OPD) karena banyak proyek fisik yang belum terealisasi. Ia mengungkapkan kekesalan di hadapan 320 peserta Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II di Pendapa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Selasa (30/7/2019).
Ia kesal karena deviasi antara rencana proyek fisik dengan realisasi proyek fisik hingga triwulan II tahun 2019 masih sangat besar. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Klaten Triwulan II Tahun 2019 baru dimulai pukul 11.00 WIB.
Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
