Solopos.com, SEMARANG — Adanya teguran bagi Ganjar Pranowo dan sanksi tegas bagi F.X. Hadi Rudyatmo adalah simbol kemelut yang bisa merugikan PDIP. PDIP perlu segera melakukan konsolidasi internal dan secepatnya mengumumkan calon presidennya.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Wijayanto. Ia melihat teguran dan sanksi yang diumumkan terbuka itu sebagai bentuk perubahan pendekatan dari sesama internal PDIP.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Dalam komunikasi politik Jawa, mereka yang memimpin tidak akan menyerang. Semakin kuat, mereka akan semakin halus, tidak hanya kata-kata tapi bahasa tubuhnya, sebab kehalusan itu kekuatan. Maka kemudian konflik yang terjadi saling serang saling terbuka merefleksikan PDIP secara kekuatan sedang ada gangguan,” jelas Wijayanto kepada Solopos, Kamis (27/10/2022).
Ia pun menyatakan, ada tanda-tanda melemahnya kemapanan PDIP sebagai partai penguasa. Berdasarkan bahasa tubuh dan gestur-gestur berupa serangan terbuka, kekuatan PDIP dinilai Wijayanto seolah-olah memudar. “Bahasa tadi, itu sudah bukan komunikasi Jawa. Tapi kita lihat apakah ini hanya sementara atau bertahan lama.”
“Saya juga tertarik dengan pernyataan Hasto yang menyatakan peringatan ke Rudy ini terakhir. Beliau kader lama, dan 2024 itu masih panjang, apa pun bisa terjadi,” urainya. Memanasnya keadaan ini menurut harus segera diatasi. Kemelut di dalam tubuh partai akan jadi kerugian jika dibiarkan sebab partai lain sudah mulai mengkonsolidasikan diri.
Baca juga: Ganjar & Rudy Kena Sanksi, Pengamat Politik: Kekuatan PDIP Sedang Ada Gangguan
“Gerindra sudah mengumumkan Prabowo capresnya, Nasdem juga sudah mengumumkan Anies. Menurut saya PDIP perlu segera menggelar pertemuan bersama dan mencari penyelesaian. Bagaimana formulanya, tergantung kebesaran hati masing-masing mengingat Ganiar dan Puan sudah memiliki pendukung,” jelas dosen Ilmu Pemerintahan Undip ini.
Jika PDIP mampu menyadari hal ini dan segera memutuskan siapa capresnya, lanjut Wijayanto, maka mereka akan bisa mengejar ketertinggalan atas partai-partai lain yang sudah sibuk berkonsolidasi. Keuntungan bagi demokrasi pun terbuka, kata Wijayanto. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Jumat (28/10/2022).
Beban Biaya Mahasiswa Jadi Pertanyaan
SOLO — Tingginya beban biaya yang harus ditanggung mahasiswa menjadi pertanyaan yang dihadapi tiga Calon Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dalam forum panel pemaparan strategi di Auditorium GPH Haryo Mataram, Kamis (27/10/2022).
Ketiga calon itu, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Prof. Dr. Hartono, adalah para calon yang lolos dari seleksi tahap pertama penjaringan Calon Rektor UNS. Hilmi Ash Shidiqi yang mewakili mahasiswa sebagai panelis mempertanyakan masalah fasilitas dan mahalnya biaya pendidikan atau SPI [sumbangan pengembangan institusi].
Prof. Dr. Hartono yang menjadi penyampai pertama pemaparan strategi menyatakan pentingnya pendanaan dan solusi yang ada. Dia juga menegaskan perlunya memprioritaskan anggaran ke program studi, bukan universitas.
Baca juga: Mahalnya Biaya Kuliah Jadi Bahasan di Diskusi Panel II Calon Rektor UNS Solo
“Substansi yang penting adalah kita perlu meningkatkan infrastruktur, SDM dan kurikulum. Ujung tombak aktivitas ada di program studi, jadi semestinya anggaran diutamakan akan diberikan ke program studi,” kata dia.
“Yang lebih penting kita harus bergerak mencari pendanaan tanpa menimbulkan beban yang signifikan kepada mahasiswa. Kuncinya adalah wirausaha, jadi kita mengoptimalkan semua aset yang ada untuk mendapatkan dana. Kalau perlu kita menggandeng sosok profesional di dalam hal ini,” jelasnya. Selengkapnya di halaman depan Harian Solopos edisi Jumat (28/10/2022).
Gibran-Rudy Bahas Sriwedari
SOLO — Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. Mereka membahas penataan kawasan Sriwedari di Kecamatan Laweyan, Solo. Rencananya, ada kerja bakti bersih-bersih Sriwedari pada Minggu (30/10/2022).
Hal itu disampaikan Wali Kota Solo saat ditemui di kantornya di Balai Kota Solo, Kamis (27/10/2022) pagi. DPP PDIP memanggil Rudy untuk dimintai klarifikasi pada Rabu (26/10/2022) ini terkait pernyataan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, sebagai capres 2024.
Pada hari yang sama, Gibran mempresentasikan kawasan kumuh Kota Solo kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta. “Sebelum Pak Ketua DPC dipanggil ke Jakarta, saya menghadap dulu. Intine kami sentuh biar agak rapi. Besok Minggu kami keria bakti besar-besaran di Sriwedari ya,” kata Gibran.
Baca juga: Rudy Sempat Ditemui Gibran sebelum ke Jakarta dan Dapat Sanksi dari DPP PDIP
Kegiatan kerja bakti bersamaan dengan Solo Car Free Day (CFD). Kegiatan melibatkan organisasi perangkat daerah Kota Solo dan TNI/Polri. Ditanya rencana Pemkot Solo mengenai kawasan Sriwedari, Gibran meminta untuk menunggu proses-proses selanjutnya.
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa; Sekda Kota Solo Ahyani; dan Rudy menemui Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, belum lama ini. Selengkapnya di halaman Soloraya Harian Solopos edisi Jumat (28/10/2022).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
