Solopos Hari Ini: 303 Hari Melawan Macet
Harian Umum Solopos edisi Kamis (6/2/2020).

Solopos.com, SOLO — Masyarakat Solo dan sekitarnya harus berkompromi dengan kemacetan selama 303 hari menyusul pengerjaan proyek flyover Purwosari mulai Rabu (5/2/2020).

Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII menargetkan proyek flyover Purwosari selesai pada 3 Desember 2020. Artinya selama 303 hari, jalanan di Kota Solo dan sekitarnya dipastikan macet dan padat kendaraan.

Ulasan mengenai kemacetan lalu lintas sebagai dampak dari pembangunan flyover Purwosari Solo itu menjadi sorotan utama di Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (6/2/2020). Berita tersebut bisa disimak selengkapnya di E-Paper Solopos.

Selain itu, di halaman utama Harian Umum Solopos edisi hari ini juga terdapat kabar mengenai spekulasi penetapan Gibran Rakabuming raka sebagai cawali Solo dari PDIP.

Gibran Cawali, Kans PDIP Lawan Kotak Kosong

Spekulasi soal rekomendasi DPP PDIP jatuh kepada calon wali kota (cawali) Solo, Gibran Rakabuming Raka, diprediksi berdampak pada pilkada.

PDIP kemungkinan besar akan melawan kotak kosong karena beberapa partai politik akan berada di belakang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Baca secara lengkap di: E-Paper Solopos.

Sedangkan di halaman Soloraya, ada kabar utama mengenai pembangunan tol Solo-Jogja. Ada pula kabar dari kritik Muhammadiyah terhadap program Mendikbud Nadiem Makarim.

Agustus Pembangunan Dimulai

Pembangunan konstruksi jalan tol Solo-Jogja diperkirakan dimulai Agustus mendatang. Di sisi sain, penetapan lokasi (penlok) jalan tol Solo-Jogja paling cepat berlangsung April 2020.

PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek jalan tol SoloJogja dan konsultan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jalan tol Solo-Jogja menggelar konsultasi publik amdal di Hotel Tjokro Klaten, Rabu (5/2/2020).

Simak secara lengkap di: E-Paper Solopos.

Muhammadiyah Kritik "Merdeka Belajar"

Konsep Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait akreditasi dan keleluasaan mahasiswa S1 belajar selama tiga semester di program studi (Prodi) lain pada kampus yang sama (lintas Prodi) mendapat kritikan dari kalangan akademisi Muhammadiyah.

Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menilai Mendikbud tidak melakukan kajian mendalam terhadap kebijakankebijakan tersebut.

Baca selengkapnya di: E-Paper Solopos.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho