Solo satu dari tiga kota terpilih sebagai kota layak anak

Jakarta–Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar, akan melanjutkan salah satu program kerja kementrian sebelumnya, yakni pembangunan “Kota Layak Anak”. Tiga kota sudah dipilih untuk menjadi model percontohan, yaitu Solo, Sidoarjo, dan Gorontalo.

Demikian disampaikan Gumelar setelah menghadiri peringatan Hari Anak Sedunia dan 20 tahun Konvensi Hak-Hak Anak yang diselenggarakan perwakilan UNICEF dan Komisi Eropa di Jakarta, Jumat (20/11) seperti dilansir dari Vivanews.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ada 15 kota di seluruh Indonesia yang dijadikan target, tetapi bisa tiga atau empat kota saja sudah bagus, dan semoga bisa ditularkan ke tempat lain,” kata Gumelar.

“Sebenarnya tidak hanya penyediaan taman-taman bermain, tetapi peraturan daerah setempat juga harus bisa melindungi anak,” tambahnya.

Hal yang diperlukan sekarang, menurut dia, adalah komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. “Soal anggaran, pasti banyak,” tambah Gumelar tanpa merinci lebih lanjut.

Gumelar menjelaskan bahwa program “Kota Layak Anak” sebenarnya sudah digagas sejak tiga tahun lalu. Program ini bertujuan untuk menyediakan kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak sesuai dengan 31 butir yang terangkum dalam konvensi hak-hak anak PBB, misalnya dengan pembangunan taman bermain dan sekolah ramah anak. Tiga kota yang dalam waktu dekat akan dijadikan “Kota Layak Anak” adalah Solo, Sidoarjo, dan Gorontalo.

Meski program ini merupakan program kerja peninggalan menteri pemberdayaan sebelumnya, Meutia Hatta, dengan perubahan nama kementrian pemberdayaan perempuan menjadi kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak, maka Gumelar akan lebih memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait hak-hak anak.

“Dengan ‘judul’ lebih ditajamkan, saya punya kewenangan lebih luas untuk membuat kebijakan, monitoring, dan advokasi,” kata Gumelar.

Berbagai persoalan memang dihadapi oleh anak-anak (0-18 tahun) di Indonesia, antara lain mengenai gizi buruk. Gumelar mengatakan, gizi buruk mengakibatkan angka kematian bayi cukup tinggi. Belum lagi persoalan tenaga kerja anak, perdagangan anak, dan anak jalanan.

“Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut merupakan target Millenium Development Goals 2015, untuk itu kami perlu mengkomunikasikannya melalui organisasi masyarakat dan pemerintah-pemerintah daerah setempat,” pungkas Gumelar.

isw