Solo macet makin sering dijumpai. Dishub Solo menggulirkan wacana jalanan berbayar.
Solopos.com, SOLO — Setelah wacana pembangunan gedung parkir tujuh lantai di Lapangan Kota Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menggagas menerapkan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar yang dikhususkan di jalan utama. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan di Kota Bengawan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajat ketika dijumpai wartawan, Minggu (1/3/2015), mengatakan gagasan menerapkan sistem jalan berbayar melihat tingginya laju pertumbuhan kendaraan masuk di Kota Solo.
Herman biasa disapa mengatakan laju pertumbuhan kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup besar.
Hal ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan, utamanya jalan-jalan protokol. “Jumlah kendaraan meningkat 20% pada tahun ini. Kalau ini dibiarkan terus menerus tanpa ada solusi, jelas bisa menimbulkan kemacetan parah,” kata Herman.
Apalagi, Herman menambahkan laju pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas seperti pertumbuhan jalan. Menurutnya, gagasan untuk menerapkan sistem jalan berbayar dinilai pas untuk mengatasi kemacetan di Kota Solo.
Namun tentunya untuk merealisasikan rencana tersebut diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Seperti penambahan dan perbaikan moda transportasi umum. Harapannya, saat sistem berbayar ini diterapkan, warga bisa beralih menggunakan moda transportasi umum.
“Kendaraan mereka diparkir di kantong-kantong parkir yang disiapkan. Kemudian mereka menggunakan angkutan umum. Ini kalau mau diterapkan,” kata Herman.
Tarif Bayaran
Herman mengatakan penerapan sistem jalan berbayar baru sebatas wacana. Pihaknya belum bisa memastikan apakah Solo bisa menerapkan sistem tersebut atau tidak. Nantinya jika sistem diterapkan, kendaraan yang akan melewati jalan tertentu akan dikenai tarif. Ditanya berapa kira-kira besaran tarif tersebut, Herman mengaku perlu mengkaji lebih lanjut.
“Ini kan baru wacana. Belum ada kajian apa-apa. Kalau mau diterapkan ya harus ada kajian dulu, layak tidak Solo seperti itu,” kata Herman.
Yang terpenting, Herman melanjutkan bagaimana Pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, termasuk memperbaiki tranportasi umum. Herman mengatakan kini tengah mengupayakan pengoperasian bus Batik Solo Trans (BST) koridor III.
Ditargetkan BST koridor III bisa beroperasi April mendatang. Tinggal nanti dilanjutkan koridor lainnya sehingga sistem transportasi umum sudah berjalan baik. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Pak Wali [Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo] juga sudah menyiapkan kantong-kantong parkir. Ada gagasan membangun gedung parkir kendaraan,” ucap Herman.
Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan berencana membangun gedung parkir di kawasan Sriwedari dan lapangan Kottabarat. Khusus di lapangan Kottabarat yang sebelumnya akan dialihfungsikan menjadi gedung parkir, Wali Kota membatalkan rencana tersebut. Hal ini setelah melihat reaksi warga Solo yang menolak alih fungsi lahan lapangan Kottabarat menjadi gedung parkir.
Wali Kota menginginkan lapangan Kottabarat disulap seperti lapangan Karebosi di Makasar. Lapangan tersebut telah disulap menjadi sebuah lapangan di mana pada bagian bawah dibangun mall.
“Nanti lapangan tetap ada. Bisa dibangun lapangan di atas gedung parkir,” ujar Wali Kota.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
