SOLOPOS.COM - Ilustrasi permakaman (JIBI/Solopos/Dok/)

Solopos.com, SOLO -- Kota Solo masih dianggap belum layak dari sisi makam umum lantaran minimnya lahan yang tersedia. Penambahan lahan makam seluas 10 hektare dianggap masih diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Kasi Pemakaman Umum Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo, Sawaras Budi Kusumo, mengatakan kebutuhan lahan seluas 10 hektare dihitung berdasarkan perkembangan populasi masyarakat di Solo.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Meskipun begitu, untuk membebaskan lahan baru belum bisa dilakukan lantaran pernah ada penolakan dari warga. Penolakan lantaran warga menganggap pembebasan lahan sebagai makam akan berdampak membuat harga tanah menjadi turun.

“Dulu kami sempat ingin membebaskan lahan di Jeruk Sawit untuk dijadikan makam. Tapi ada penolakan warga karena mereka khawatir tanah mereka akan turun harganya akibat di sebelah kuburan. Akhirnya kami gagal melakukannya,” ucap dia kepada Selasa (15/10/2019).

Sawaras menjelaskan kebutuhan lahan sebesar 10 hektare tidak harus dijadikan satu dan bisa dipecah ke berbagai wilayah. Sehingga, kebutuhan lahan pemakaman untuk warga bisa terpenuhi.

“Tidak harus jadi satu seluas 10 hektare. Nanti bisa dibuat 3 hektare di utara, 4 hektare di wilayah selatan dan selanjutnya. Angka 10 hektare itu kami mengacu pada perkembangan populasi yang pastinya akan berdampak pada angka kematian juga,” imbuh dia.

Diketahui, saat ini Pemkot Solo mengelola sebanyak enam makam umum di Solo dan luar Solo. Masing-masing makam tersebut antara lain TPU Bonoloyo, TPU Untoroloyo, Makam Purwoloyo, Makam Prajurit Purwoloyo, TPU Daksinoloyo, dan Makam Pracimoloyo. Total luas keenam makam tersebut seluas 55,18 hektare.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengkritisi minimnya lahan pemakaman di Kota Solo. Menurutnya, kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Solo masih belum layak. Dia meminta Pemkot Solo untuk menjalin kerja sama dengan wilayah tetangga di Kawasan Soloraya.

“Kalau kota layak huni benar. Tapi saya kira, [Solo] belum layak kuburannya. Makanya harus ada koordinasi dengan wilayah lain. Bicara kemanusiaan harus duduk bersama. Tidak bicara teritori pemerintahan,” jelas dia belum lama ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya