Solopos.com, SOLO — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengajukan usulan perekrutan 1.700-an calon aparatur sipil negara (CASN)/CPNSkepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Keputusan kuota yang disetujui diumumkan Selasa (30/7/2019) ini.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Rakhmat Sutomo, mengatakan ribuan formasi tersebut terdiri atas tenaga pendidikan, kesehatan, dan pelaksana teknis di berbagai organisasi perangkat daerah.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Jumlah itu diajukan dengan pertimbangan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan Pemkot Solo menggaji aparatur sipil negara (ASN). “Kami kan kehabisan pelaksana. Peta kebutuhan ASN memang seperti itu. Sebagian besar guru dan tenaga kesehatan,” kata dia, kepada wartawan, Senin (29/7/2019).
Rakhmat mengatakan jika menilik kebutuhan Pemkot angkanya mencapai 3.000an ASN. Angka tersebut merupakan komposisi ideal karena setiap tahun ada sekitar 450-an ASN purnatugas.
“Kalau 1.700an itu di-acc semua, kami masih kurang 1.200an. Tapi enggak mungkin mengajukan 3.000 karena menyesuaikan anggaran. Apalagi masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga belum terselesaikan,” ucap Rakhmat Sutomo.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan pengajuan tersebut tak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan dan pendidikan yang purnatugas per tahunnya. Rudy, sapaan akrabnya, mengaku dilematis menilik fakta tersebut.
“Makanya kalau moratorium enggak segera dicabut, kami khawatir akan ada kekurangan pegawai dan menimbulkan masalah baru,” ucapnya, Senin.
Jumlah ASN ideal di Kota Bengawan seharusnya berada di angka 8.000an, namun saat ini hanya sekitar 6.000an. Jumlah itu termasuk tenaga pendidik SD/SMP, serta tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rudy juga meminta rekrutmen CASN dilakukan mandiri oleh daerah.
“Jangan gebyah uyah (dipukul rata) kalau rekrutmen diperjualbelikan. Solo enggak pernah jual beli CASN atau jual beli jabatan, itu bisa menjadi pertimbangan. Tetapi kalau harus diambil pusat lagi, ya, sudah,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
