Solopos.com, JAKARTA — Ekonom menilai mundurnya SoftBank dari investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdampak besar baik bagi APBN maupun sosial politik di Tanah Air.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai terdapat dua konsekuensi utama dari batalnya investasi SoftBank ke proyek IKN.
Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19
Pertama, adanya potensi gangguan terhadap kecepatan pembangunan IKN karena rencana investasi dari SoftBank bernilai sangat besar.
SoftBank sempat menjanjikan investasi US$30-40 miliar atau berkisar Rp430 triliun—Rp575 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000).
Baca Juga: Luhut Sebut Arab Saudi Bakal Berinvestasi untuk IKN Nusantara
Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengklaim SoftBank berminat menyuntikkan dana US$100 miliar atau sekitar Rp1.430 triliun untuk proyek IKN.
Imbasnya, menurut Bhima, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN yang tepat waktu maka investasi awal proyek itu atau berkisar 80 persen-90 persen harus berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal tersebut akan membebani keuangan negara dalam kondisi pemulihan dari pandemi Covid-19.
Baca Juga: Penampakan Jokowi Berkemah di Titik Nol IKN Nusantara
“Di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023 maka pemerintah akan mengandalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru,” ujar Bhima.
Konsekuensi kedua adalah pemerintah perlu mencari pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund (SWF) dari negara mitra, seperti Arab Saudi.
Sayangnya, mencari investor sekelas SoftBank bukan perkara mudah, apalagi pemerintah ingin proses pembangunan IKN segera berjalan.
“Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi, dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor,” ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Nama Ini Disebut Berpeluang Jadi Kepala Otoritas IKN Nusantara
Bhima menilai ketidakpastian menjadi faktor besar yang menyebabkan batalnya investasi SoftBank di IKN.
Dia menyebut secara langsung risiko politik dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau penundaan pemilihan umum membuat iklim investasi menjadi buruk.
“Kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see. Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total,” ujarnya.
Kondisi ekonomi pun, menurut Bhima, turut memengaruhi keputusan SoftBank dalam membatalkan investasi.
Naiknya suku bunga di berbagai negara turut meningkatkan biaya dana (cost of fund), khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi.
Investor membaca risiko inflasi yang tinggi di negara-negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.
Biaya besi baja dan barang material konstruksi lainnya akan mengalami kenaikan, imbas dari terganggunya rantai pasok global.
Baca Juga: Profil Bambang Susantono, Kepala IKN Nusantara yang Dilantik Hari Ini
“Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya, Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan,” ujarnya.
Bhima pun menilai bahwa serangan Rusia ke Ukraina menambah deretan ketidakpastian global. Investor sekelas SoftBank tentu akan lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan di tengah kondisi seperti saat ini.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “SoftBank Batal Investasi di IKN, APBN Berpotensi Tanggung Konsekuensinya”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
