Soetrisno: Shocked, mirip tsunami...

JAKARTA: “Saya sempat shocked, mirip tsunami,” kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir (SB) saat diketahui anggota FPAN dan Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, ditangkap KPK karena diduga terlibat suap Rp2 miliar.

“Ini musibah bagi PAN, bahkan tsunami, ” kata Soetrisno lagi  kepada Harian Jogja lewat telepon selulernya, kemarin.  Kenapa tsunami? Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan karena kasus terjadi saat partai ini sudah semakin mengakar di negeri ini, termasuk di wilayah yang selama ini menjadi kantung nahdliyin (NU) di Jatim. “ Begitu tiba-tiba [datangnya] dan mengagetkan,” tandasnya.
Abdul Hadi ditangkap KPK di Jalan Cassablanca, Jakarta, Senin (2/3) malam saat bertransaksi dengan Darmawati, pejabat Departemen Perhubungan, dengan barang bukti uang US$90.000 dan Rp54 juta. Berdasarkan pengusutan  KPK, kasus suap ini melibatkan uang senilai Rp2 miliar.
Tapi Soetrisno tak ingin berlama-lama dengan situasi tak mengenakkan itu.  Ia  pun menjadikan kasus Abdul Hadi, kader PAN, sebagai rintangan perjuangan partainya, menuju langkah lebih baik. Kalangan kader pun, katanya, harus tetap merenda kekuatan menuju Pemilu 2009. “Kami harus tetap menjalani hidup dan   perjuangan PAN mesti jalan terus,” katanya.
Harus bangkit
Menyikapi masalah ini, secara terbuka, Soetrisno menyatakan PAN meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. “PAN yang dikenal sebagai partai reformis yang memperjuangkan nilai-nilai moral, tak boleh terpuruk…, ” ujar Soetrisno.
Para pimpinan dan kader PAN di mana pun, katanya, tak boleh berlama-lama terpukul dengan kasus ini dan mesti segera bangkit untuk menuntaskan tugas-tugasnya menghadapi Pemilu. “Mesti segera recovery, semangatnya harus pulih, untuk memenangkan PAN…” katanya, seraya mengingatkan spirit wong Jogja yang  mampu pulih dan bangkit lagi mengatasi persoalannya pasca gempa. Spirit Jogja, kata pemilik Ika Muda Group itu,  seyogianya bisa mengilhami kalangan kader PAN di mana pun untuk segera membangun kembali kepercayaan dirinya.Semua  fungsionaris, kader dan simpatisan PAN diimbaunya agar tetap bahu membahu memperbaiki citra parpol.
“Kami sebagai generasi penerus perjuangan Amien Rais [salah satu pendiri utama PAN] mengambil sikap yang tegas atas masalah yang menimpa Abdul Hadi. Kepada seluruh keluarga besar saudaraku Abdul Hadi, kami turut prihatin dan berdoa agar tetap tabah, sabar, dan tawakal,” katanya.
Abdul Hadi sudah resmi diberhentikan dari DPP PAN. Tapi keikutsertaannya sebagai caleg dari PAN di Sulsel tak bisa dihapuskan. “Kertas suara sudah tidak boleh diubah ataupun dicoret,” kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, di Makassar, Rabu (4/3). Kini, katanya, KPU tinggal memberitahukan masalah ini kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
“Kini, yang bersangkutan [Abdul Hadi Djamal] sudah tak memenuhi syarat lagi,” tambahnya.
Abdul Hadi menjadi caleg nomor urut 1 daerah pemilihan Sulsel 1, yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Janeponto, Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.
Sebaliknya, anggota KPU Sulsel, Syamsir Rahim, mengatakan dirinya tetap mengikuti asas praduga tak bersalah, jadi selama belum ada putusan hukum tetap pada dugaan korupsi anggota Komisi V DPR. “Kami tetap membolehkan proses kampanyenya…”
Karena sudah mundur dari PAN, tambah Jayadi, bisa saja ada yang masih memilih dia, “Suaranya akan diberikan kepada parpol [PAN],” katanya.
DPP PAN melalui rapatnya akhirnya menyatakan Abdul Hadi diberhentikan sebagai anggota dan pengurus partai, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang bersangkutan atas dedikasinya selama ini. Kejadian ini, menurut DPP PAN, adalah musibah yang layak dijadikan pembelajaran semua elemen PAN.
Ketua Bappilu PAN, Totok Daryanto, kasus rekannya itu tidak akan berdampak buruk bagi PAN, bahkan meyakini PAN masih memiliki pemilih fanatik. “Masyarakat kian cerdas melihat,” katanya.
Tak politis
Tentang beredarnya rumor ini sebagai penangkapan politis, jurubicara KPK Johan Budi justru mengaku heran. “Nggak benar itu, tak ada penangkapan politis…” tandasnya.
Rumor itu beredar mengingat penangkapan anggota DPR itu menjelang Pemilu 2009 dan akan berakhirnya pemerintahan SBY-JK. Sejak 2007 sampai 2009,  KPK meningkatkan gebrakan pemberantasan korupsi.
Selama ini, katanya, memang selalu ada suara kurang senang saaat KPK meningkatkan operasinya, meski demikian tak ada kaitannya dengan skenario atau masalah politik. “Jika sebelumnya belum gencar, karena masih membangun infrastruktur,” tandasnya.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Oleh YA Sunyoto HARIAN JOGJA, & M Noor Korompot BISNIS INDONESIA/JIBI