Soal Sumbangan Fiktif Akidi Tio: Hotman Sebut Tidak Bisa Dipidana, Kontras Tunjuk Hidung Kapolda Sumsel

Hotman Paris menilai kasus sumbangan fiktif Rp2 triliun Akidi Tio tidak bisa masuk ranah pidana karena tidak ada korban dan tak membuat keonaran.

 Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Kasus sumbangan Rp2 triliun fiktif dari keluarga mendiang Akidi Tio dinilai tak bisa dijerat hukum pidana. Ada beberapa hal syarat yang dianggap tak terpenuhi pada kasus ini untuk diproses pidana.

Penilaian ini disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Pandangan serupa juga disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahkan KontraS justru menilai letak kesalahan pada kasus ini ada pada kelalaian Polda Sumatra Selatan.

“Tidak [tidak bisa dipidana], dia baru berniat. Jika pun bisa, tidak perlu dipidana karena letak kesalahannya pada kelalaian kepolisian yang punya mandat dan kewajiban,” kata Wakil koordinator II KontraS, Rivanlee Ananda, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: PPATK Pastikan Dana Rp2 Triliun Akidi Tio Fiktif, akan Lapor Kapolri

Rivan menilai kelalaian Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri, yang menerima sumbangan fiktif itu secara simbolis patut disorot. Menurut Rivan, kepolisian seharusnya mengecek kebenaran sumbangan itu.

“Yang patut disorot adalah kelalaian Kapolda Sumsel. Sekalipun sumbangan itu nyata, polisi juga perlu untuk mengeceknya mengingat jumlahnya cukup besar dan dilakukan oleh perseorangan. Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses itu tidak bisa tiba-tiba dihilangkan atas nama kedermawanan semata,” katanya.

Ia juga mendukung tim Propam Polri memeriksa Irjen Eko. Dia menyebut Propam bisa mendalami dugaan konflik kepentingan dalam sumbangan Akidi Tio itu.

“Namun, kelalaian Kapolda Sumsel di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi relasi antar mereka yang membuat Kapolda percaya begitu saja. Relasi itulah yang perlu diperdalam oleh Propam karena bisa jadi ada conflict of interest di sana,” kata Rivan.

Komentar Hotman Paris

Sementara itu, pengacara Hotman Paris menilai kasus itu seharusnya tidak bisa masuk ranah pidana. “Kepada ibu-ibu di rumah yang sangat tertarik dengan Rp2 triliun di Palembang. Apakah itu kasus atau bukan? Kasus atau candaan?” tanya Hotman melalui akun Instagramnya.

Menurut Hotman Paris berita bohong yang disampaikan keluarga Akidi Tio tidak sampai membuat keonaran.

“Sempat digosipkan bahwa dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi di situ menyebutkan barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tapi keonaran yang mana?” ujarnya.

“Apakah ibu-ibu di rumah merasakan onar? Keonaran itu kan biasanya arahnya ke pertentangan antar golongan, agama atau ke pemerintah. Ini kan seolah-olah jadi candaan. Jadi menurut Anda pas enggak pasal ini diterapkan?” lanjutnya.

Baca Juga: Anak Bungsu Akidi Tio Diperiksa Lagi, Polda Sumsel Masih Penasaran Sumber Dana Rp2 Triliun

Ia juga menilai kasus ini tidak pas untuk dijerat dengan UU ITE. “Kemudian ada juga yang mengatakan kenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE. Itu kan sama juga, barangsiapa yang menimbulkan informasi pertentangan publik, SARA, golongan, agama. Ini berita tentang Rp 2 triliun kan tidak menimbulkan pertentangan agama, golongan. Bahkan menjadi hiburan, candaan dan informasi terbaru bagi ibu-ibu di rumah,” kata Hotman.

Ia juga mengungkapkan Pasal 378 KUHP soal penipuan juga sulit diterapkan dalam kasus ini. Menurut Hotman Paris tidak ada korban dalam kasus tersebut.

“Siapa yang menjadi korban?” tanyanya.

Baca Juga: Buntut Sumbangan Rp2 Triliun Bohong Akidi Tio, Kapolda Sumsel Diminta Dicopot

Hotman Paris justru menyarankan agar dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan dana keluarga Akidi Tio yang disimpan di Singapura. Ia menyebut kabar itu yang seharusnya diusut karena ancaman dendanya cukup besar.

“Yang menjadi perhatian untuk Pak Dirjen Pajak, harusnya langsung menurunkan tim memeriksa benar nggak ada uang Rp 16 triliun di Singapura? Kalau benar, dilaporkan SPT nggak? Karena kalau nggak dilaporkan dendanya bisa 200 persen,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

10 Berita Terpopuler : Desain Unik Tol Solo-Jogja di Klaten - Jadwal Liga 2 Persis Solo

Ulasan tentang desain unik tol Solo-Jogja hingga jadwal Persis Solo di Liga 2 masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Di Tengah Pandemi Covid-19 Pelanggan Indihome Tumbuh 12 Persen

Tumbuhnya bisnis internet plat merah ini seiring dengan kebutuhan masyarakat akan internet di masa pandemi.

Tak Rukun, Bupati Bojonegoro Bagi-Bagi Bansos Disidak Wakilnya Sendiri

Bahkan ada kejadian lucu saat kegiatan sang bupati disidak oleh wakilnya sendiri.

Kena! Bupati Koltim Ditangkap Saat Hendak Ubah Tempat Transaksi Suap

Saat hendak meninggalkan rumah dinas itulah tim KPK langsung menangkap Bupati, Anzarullah dan beberapa ajudan.

Diduga Terima Rp2 Miliar, Irjen Pol Napoleon Jadi Tersangka Pencucian Uang

Penyidik menemukan aliran dana senilai Rp 2 miliar dari suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi....

Andi Merya bersama Kepala BPBD Koltim, Anzarullah pada Maret/Agustus 2021 menyusun proposal dana rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana.

Pengamat Nilai Langkah PSI Menyerang Anies Baswedan Naif

Semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya.

Gilaa...Jadi Lahan Korupsi Alex Noerdin Cs., Masjid Sriwijaya Tak Selesai Dibangun

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan masjid.

Terlalu! Alex Noerdin Juga Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Masjid

Alex Noerdin disebut menerima aliran dana Rp2,4 miliar terkait proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.

Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif 2.720, Jatim Masih Terbanyak

Jawa Timur menyumbang kasus terbanyak pada hari ini yaitu 295 kasus.

Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Semestinya Luhut cukup menyampaikan klarifikasi atas penyampaian riset yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia.

Jokowi Ingatkan Vaksinasi dan Prokes Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Presiden Jokowi mengatakan fokus pemerintah dalam  penanganan pandemi Covid-19 yaitu  percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan.

3 Menteri Teken SKB, Ini Daftar Hari Libur Nasional 2022

Muhadjir Effendy menuturkan penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap berdasarkan perkembangan pandemi Covid-19.

Emerson Yuntho Keluhkan Pungli di Samsat, Mahfud Md: Konkret Saja, Sebut!

Menko Pohukam Mahfud Md minta Emerson Yuntho untuk menyebut nama samsat yang masih melakukan praktik pungli agar bisa ditindak.

Tahun Depan Tak Ada Lagi BST Rp300.000/Bulan Lur

Mensos Tri Rismaharini mengisyaratkan tak akan ada lagi bantuan sosial tunai (BST) pada tahun depan.

Posko PPKM Desa Kunci Pelihara Disiplin Prokes

Kesadaran memelihara disiplin protokol kesehatan perlu partisipasi masyarakat dan peran posko PPKM di desa/kelurahan. Penurunan kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir diyakini sebagai hasil kerja kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari darurat hingga level 1-4.