Tutup Iklan

Soal Sumbangan Fiktif Akidi Tio: Hotman Sebut Tidak Bisa Dipidana, Kontras Tunjuk Hidung Kapolda Sumsel

Hotman Paris menilai kasus sumbangan fiktif Rp2 triliun Akidi Tio tidak bisa masuk ranah pidana karena tidak ada korban dan tak membuat keonaran.

 Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Kasus sumbangan Rp2 triliun fiktif dari keluarga mendiang Akidi Tio dinilai tak bisa dijerat hukum pidana. Ada beberapa hal syarat yang dianggap tak terpenuhi pada kasus ini untuk diproses pidana.

Penilaian ini disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Pandangan serupa juga disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahkan KontraS justru menilai letak kesalahan pada kasus ini ada pada kelalaian Polda Sumatra Selatan.

“Tidak [tidak bisa dipidana], dia baru berniat. Jika pun bisa, tidak perlu dipidana karena letak kesalahannya pada kelalaian kepolisian yang punya mandat dan kewajiban,” kata Wakil koordinator II KontraS, Rivanlee Ananda, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: PPATK Pastikan Dana Rp2 Triliun Akidi Tio Fiktif, akan Lapor Kapolri

Rivan menilai kelalaian Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri, yang menerima sumbangan fiktif itu secara simbolis patut disorot. Menurut Rivan, kepolisian seharusnya mengecek kebenaran sumbangan itu.

“Yang patut disorot adalah kelalaian Kapolda Sumsel. Sekalipun sumbangan itu nyata, polisi juga perlu untuk mengeceknya mengingat jumlahnya cukup besar dan dilakukan oleh perseorangan. Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses itu tidak bisa tiba-tiba dihilangkan atas nama kedermawanan semata,” katanya.

Ia juga mendukung tim Propam Polri memeriksa Irjen Eko. Dia menyebut Propam bisa mendalami dugaan konflik kepentingan dalam sumbangan Akidi Tio itu.

“Namun, kelalaian Kapolda Sumsel di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi relasi antar mereka yang membuat Kapolda percaya begitu saja. Relasi itulah yang perlu diperdalam oleh Propam karena bisa jadi ada conflict of interest di sana,” kata Rivan.

Komentar Hotman Paris

Sementara itu, pengacara Hotman Paris menilai kasus itu seharusnya tidak bisa masuk ranah pidana. “Kepada ibu-ibu di rumah yang sangat tertarik dengan Rp2 triliun di Palembang. Apakah itu kasus atau bukan? Kasus atau candaan?” tanya Hotman melalui akun Instagramnya.

Menurut Hotman Paris berita bohong yang disampaikan keluarga Akidi Tio tidak sampai membuat keonaran.

“Sempat digosipkan bahwa dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi di situ menyebutkan barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tapi keonaran yang mana?” ujarnya.

“Apakah ibu-ibu di rumah merasakan onar? Keonaran itu kan biasanya arahnya ke pertentangan antar golongan, agama atau ke pemerintah. Ini kan seolah-olah jadi candaan. Jadi menurut Anda pas enggak pasal ini diterapkan?” lanjutnya.

Baca Juga: Anak Bungsu Akidi Tio Diperiksa Lagi, Polda Sumsel Masih Penasaran Sumber Dana Rp2 Triliun

Ia juga menilai kasus ini tidak pas untuk dijerat dengan UU ITE. “Kemudian ada juga yang mengatakan kenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE. Itu kan sama juga, barangsiapa yang menimbulkan informasi pertentangan publik, SARA, golongan, agama. Ini berita tentang Rp 2 triliun kan tidak menimbulkan pertentangan agama, golongan. Bahkan menjadi hiburan, candaan dan informasi terbaru bagi ibu-ibu di rumah,” kata Hotman.

Ia juga mengungkapkan Pasal 378 KUHP soal penipuan juga sulit diterapkan dalam kasus ini. Menurut Hotman Paris tidak ada korban dalam kasus tersebut.

“Siapa yang menjadi korban?” tanyanya.

Baca Juga: Buntut Sumbangan Rp2 Triliun Bohong Akidi Tio, Kapolda Sumsel Diminta Dicopot

Hotman Paris justru menyarankan agar dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan dana keluarga Akidi Tio yang disimpan di Singapura. Ia menyebut kabar itu yang seharusnya diusut karena ancaman dendanya cukup besar.

“Yang menjadi perhatian untuk Pak Dirjen Pajak, harusnya langsung menurunkan tim memeriksa benar nggak ada uang Rp 16 triliun di Singapura? Kalau benar, dilaporkan SPT nggak? Karena kalau nggak dilaporkan dendanya bisa 200 persen,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Bharada Korban KKB Dimakamkan di Aceh

Bhayangkara Dua (Bharada) Muhammad Kurniadi gugur dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

Duh, 150 Hakim di Jatim Diadukan karena Melanggar Kode Etik

Sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur diadukan ke Komisi Yudisial karena melanggar kode etik.

Epidemiolog Kaget Kasus Corona RI Bisa Turun Cepat

Pandu sendiri mengaku kaget dengan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa turun dengan cepat.

Buronan 12 Tahun Terdeteksi Gara-Gara Menggugat Cerai Istri

Sang buronan terdeteksi setelah namanya muncul di Pengadilan Agama Subang, Jawa Barat sebagai penggugat cerai istrinya.

Kapolda Jateng Janji Beri Pekerjaan Pensiunan Polisi Silver Semarang

Janji itu dilontarkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi setelah video pensiunan polisi silver itu marak di media sosial.

Eksploitasi Anak, Dulu Bocah Silver kini Bayi Silver

Kasus eksploitasi anak dengan dijadikan objek mengamen tidak hanya terjadi saat ini.

Ijazah Jaksa Agung Simpang Siur, Yang Benar Lulusan Mana?

Versi terbaru Kapuspenkum Kejagung, Burhanuddin lulus S1 di Universitas 17 Agustus Semarang.

Eks Elite FPI Dirikan Perisai Bangsa, Tonton G30S/PKI

Ormas Perisai Bangsa diinisiasi Habib Umar Al Athos yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI Surabaya.

Keterlaluan! Dicat Silver, Bayi 10 Bulan Diekploitasi untuk Mengamen

Seorang bayi berusia 10 bulan dieksploitasi untuk mengamen dengan dilumuri cat silver.

Survei Indikator: Kepercayaan Tertinggi Publik kepada TNI

Kepercayaan tertinggi responden kepada TNI sedangkan kepercayaan terendah kepada DPR dan partai politik.

Kepuasan Kinerja Jokowi Menurun, Ini Kata Direktur Indikator Politik

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun.

Mahadata Meningkatkan Kualitas Statistik Menuju Satu Data Indonesia

Mahadata memang memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai informasi pelengkap statistik resmi.

Video Mengamuk Viral, Ini Klarifikasi Bupati Solok

Bupati Solok akhirnya buka suara tentang alasannya mengamuk di rapat dengan para wakil rakyat pada Jumat (24/9/2021) tersebut.

Kepuasan Publik Atas Kinerja Jokowi Menurun, Ini Angkanya

Tren penurunan kepuasan publik atas kinerja Jokowi terjadi sejak pertengahan 2019.

Ini Pandangan Pemimpin Uni Soviet Khruschev Soal Sepak Terjang PKI

Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khruschev, menilai aksi militer oleh PKI dengan G30S/PKI adalah kecerobohan karena tidak memahami situasi politik aktual di Indonesia. Media-media Uni Soviet menyebut PKI beraksi atas arahan pemimpin China, Mao Zedong.

Dua Lembaga Umumkan Kandidat Karya Sastra Terbaik 2021

Karya-karya sastra yang dipapresisasi adalah karya sastra yang bermanfaat dan berpengaruh positif dalam pembangunan karakter bangsa.