Soal Sumbangan Fiktif Akidi Tio: Hotman Sebut Tidak Bisa Dipidana, Kontras Tunjuk Hidung Kapolda Sumsel

Hotman Paris menilai kasus sumbangan fiktif Rp2 triliun Akidi Tio tidak bisa masuk ranah pidana karena tidak ada korban dan tak membuat keonaran.

 Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

SOLOPOS.COM - Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan bantuan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA — Kasus sumbangan Rp2 triliun fiktif dari keluarga mendiang Akidi Tio dinilai tak bisa dijerat hukum pidana. Ada beberapa hal syarat yang dianggap tak terpenuhi pada kasus ini untuk diproses pidana.

Penilaian ini disampaikan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Pandangan serupa juga disampaikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahkan KontraS justru menilai letak kesalahan pada kasus ini ada pada kelalaian Polda Sumatra Selatan.

“Tidak [tidak bisa dipidana], dia baru berniat. Jika pun bisa, tidak perlu dipidana karena letak kesalahannya pada kelalaian kepolisian yang punya mandat dan kewajiban,” kata Wakil koordinator II KontraS, Rivanlee Ananda, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: PPATK Pastikan Dana Rp2 Triliun Akidi Tio Fiktif, akan Lapor Kapolri

Rivan menilai kelalaian Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri, yang menerima sumbangan fiktif itu secara simbolis patut disorot. Menurut Rivan, kepolisian seharusnya mengecek kebenaran sumbangan itu.

“Yang patut disorot adalah kelalaian Kapolda Sumsel. Sekalipun sumbangan itu nyata, polisi juga perlu untuk mengeceknya mengingat jumlahnya cukup besar dan dilakukan oleh perseorangan. Pengecekan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Proses itu tidak bisa tiba-tiba dihilangkan atas nama kedermawanan semata,” katanya.

Ia juga mendukung tim Propam Polri memeriksa Irjen Eko. Dia menyebut Propam bisa mendalami dugaan konflik kepentingan dalam sumbangan Akidi Tio itu.

“Namun, kelalaian Kapolda Sumsel di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi relasi antar mereka yang membuat Kapolda percaya begitu saja. Relasi itulah yang perlu diperdalam oleh Propam karena bisa jadi ada conflict of interest di sana,” kata Rivan.

Komentar Hotman Paris

Sementara itu, pengacara Hotman Paris menilai kasus itu seharusnya tidak bisa masuk ranah pidana. “Kepada ibu-ibu di rumah yang sangat tertarik dengan Rp2 triliun di Palembang. Apakah itu kasus atau bukan? Kasus atau candaan?” tanya Hotman melalui akun Instagramnya.

Menurut Hotman Paris berita bohong yang disampaikan keluarga Akidi Tio tidak sampai membuat keonaran.

“Sempat digosipkan bahwa dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi di situ menyebutkan barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tapi keonaran yang mana?” ujarnya.

“Apakah ibu-ibu di rumah merasakan onar? Keonaran itu kan biasanya arahnya ke pertentangan antar golongan, agama atau ke pemerintah. Ini kan seolah-olah jadi candaan. Jadi menurut Anda pas enggak pasal ini diterapkan?” lanjutnya.

Baca Juga: Anak Bungsu Akidi Tio Diperiksa Lagi, Polda Sumsel Masih Penasaran Sumber Dana Rp2 Triliun

Ia juga menilai kasus ini tidak pas untuk dijerat dengan UU ITE. “Kemudian ada juga yang mengatakan kenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE. Itu kan sama juga, barangsiapa yang menimbulkan informasi pertentangan publik, SARA, golongan, agama. Ini berita tentang Rp 2 triliun kan tidak menimbulkan pertentangan agama, golongan. Bahkan menjadi hiburan, candaan dan informasi terbaru bagi ibu-ibu di rumah,” kata Hotman.

Ia juga mengungkapkan Pasal 378 KUHP soal penipuan juga sulit diterapkan dalam kasus ini. Menurut Hotman Paris tidak ada korban dalam kasus tersebut.

“Siapa yang menjadi korban?” tanyanya.

Baca Juga: Buntut Sumbangan Rp2 Triliun Bohong Akidi Tio, Kapolda Sumsel Diminta Dicopot

Hotman Paris justru menyarankan agar dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan dana keluarga Akidi Tio yang disimpan di Singapura. Ia menyebut kabar itu yang seharusnya diusut karena ancaman dendanya cukup besar.

“Yang menjadi perhatian untuk Pak Dirjen Pajak, harusnya langsung menurunkan tim memeriksa benar nggak ada uang Rp 16 triliun di Singapura? Kalau benar, dilaporkan SPT nggak? Karena kalau nggak dilaporkan dendanya bisa 200 persen,” ujarnya.


Berita Terkait

Espos Premium

Berita Terkini

10 Berita Terpopuler: Solo Tak Jadi Daerah Istimewa, 2 Teman Berkelahi

Ulasan tentang kenapa Kota Solo tidak menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Minggu (24/10/2021) pagi.

Pasukan Siber dan Propaganda di Media Sosial Mengancam Demokrasi

Penelitian kolaboratif tentang pasukan siber dan kerja-kerja mereka ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan perdebatan publik mengenai dampak mobilisasi dan aktivitas mereka.

Solopos Hari Ini: Usulan Arus Bawah Versus Elite, Bunuh Teman Sendiri

Harian Solopos Hari Ini, Minggu (24/10/2021), mengangkat headline terkait deklarasi dukungan calon presiden (capres) 2024 dari arus bawah.

Sejarah Hari Ini : 24 Oktober 1929, Kehancuran Wall Street

Beraneka peristiwa yang terjadi pada 29 Oktober dari berbagai penjuru dunia terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Senin, Sukmawati Soekarnoputri Jalani Ritual Pindah Agama Hindu

Sukmawati Soekarnoputri bakal menjalani sejumlah ritual saat upacara Sudhi Wadani atau pindah ke agama Hindu di Kota Singaraja, Bali.

Posisi Berangkulan, Mayat Sejoli di Tasikmalaya Bikin Geger

Penemuan mayat sepasang lelaki dan perempuan atau sejoli di Tasikmalaya menggegerkan warga karena ditemukan dalam kondisi berangkulan.

Aktivitas Gunung Berapi Jadi Pemicu Rentetan Gempa Salatiga-Ambarawa?

Rentetan gempa atau gempa swarm terjadi di wilayah Kota Salatiga-Ambarawa sepanjang Sabtu (23/10/2021).

Aksi Mantan Kapolsek Parigi Terungkap dari Chat Mesra Lewat WA

Aksi mantan Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian ternak, S, 20, sebanyak dua kali terungkap melalui chat mesra di WhatsApp.

Elektabilitas Ganjar Naik Terus, PDIP Malah Sebut Survei Bukan Patokan

Elektabilitas Ganjar Pranowo kini menyamai Prabowo Subianto menurut survei Litbang Kompas. PDIP menyebut pemimpin bangsa tidak ditentukan oleh survei.

Selain Dipecat, Kapolsek Parigi yang Lakukan Perkosaan Juga Dipidana

Kapolda Sulteng pastingan proses pidana Kapolsek Parigi yang memperkosa anak dari tersangka pencurian ternak jalan terus.

Buruan Daftar! Kemenaker Buka Beasiswa 1000 Talenta Santri

Kemenaker membuka pendaftaran Beasiswa 1000 Talenta Santri bagi santri di seluruh Indonesia dalam bentuk program pelatihan.

Sidik Pinjol yang Bikin Ibu Wonogiri Bunuh Diri, Bareskrim Sita Rp20 M

Bareskrim Polri menyita Rp20 miliar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama yang diduga menaungi pinjol ilegal yang membuat ibu di Wonogiri bunuh diri.

Polisi Tangkap Bos Pinjol Pemicu IRT di Wonogiri Gantung Diri

Polisi menangkap bos perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan IRT di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah meninggal gantung diri karena tidak kuat menahan teror pinjol ilegal.

Anggotanya Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada masyarakat buntut kasus Kapolsek Parigi yang memerkosa anak tersangka.

Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Dipecat Tidak Hormat

Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik, Sabtu (23/10/2021).

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Sudah Dapat Izin Paundra?

Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pindah agama Hindu, apakah sudah mendapatkan izin dari GPH Paundrakarna, sang anak?