Soal Revitalisasi Monas, Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut Kebohongan Publik

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan konsep desain revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang dieksekusi oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI, tidak sesuai desain awal.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengatakan kepada DPRD DKI untuk membuat resapan air di sisi selatan Monas. Namun keberadaan resapan itu kini diragukan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Saya melihat [bagian tanah] bawahnya dicor, atasnya dilapisi batu alam. Itu kan kebohongan publik. Itu yang mau saya pertanyakan," katanya di Gedung DPRD DKI, Selasa (28/1/2020).

Prasetio menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum memutuskan mengeksekusi kawasan Monas. Padahal pada Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta menyebutkan kawasan Monas dikelola oleh Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Sudah 63 Penderita Virus Corona Sembuh, Ini Kuncinya

"Monas ini kaitannya dengan pemerintah pusat, ya harus izinlah. Mensesneg kan sebagai Ketua Komisi Pengarah, ya harusnya [Anies Baswedan] buka komunikasi," imbuh Pras.

Menurutnya, Monas bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta. Itulah sebabnya kawasan Monas dikelilingi pagar. Dia juga meminta agar proyek revitalisasi Monas dihentikan sampai perizinannya terang-benderang.

Politikus PDIP tersebut juga menagih janji Dinas Citata DKI untuk membangun resapan air dan memastikan penggantian pohon-pohon yang telah ditebang sebelum pembangunan perkerasan dimulai.

IDI: Awas Virus Corona, Jangan Kucek Mata & Hidung Sembarangan

"Saya minta [area] serapannya mana? Mereka memotong pohon itu ada aturannya. Semua harus terkoordinasi," ucapnya.

Prasetio dan pejabat Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas nasib revitalisasi kawasan Monas.

Berdasarkan pantauan Bisnis, rapat tersebut dilaksanakan di lantai 10 gedung DPRD DKI. Selain Prasetio, beberapa pejabat teras Pemprov DKI yang hadir antara lain Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Dinas Cipta Karta Tata Ruang Pertanahan Heru Hermawanto, dan Asisten Pembangunan DKI Jakarta Yusmada Faizal.