SOLOPOS.COM - PERTEMUAN -- Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menyelinap di belakang Perdana Menteri Alain Juppe dalam pertemuan dengan Presiden AS, Barack Obama di New York, AS, Rabu (21/9/2011). (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

New York (Solopos.com) – AS dan salah satu sekutunya, Prancis, berbeda sikap dalam menanggapi keinginan Palestina meminta pengakuan sebagai negara anggota penuh PBB.

PERTEMUAN -- Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, menyelinap di belakang Perdana Menteri Alain Juppe dalam pertemuan dengan Presiden AS, Barack Obama di New York, AS, Rabu (21/9/2011). (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam pidato di depan Majelis Umum PBB, Rabu (21/9/2011), Obama menyatakan “tak ada jalan pintas” dalam upaya perdamaian Timur Tengah. Sementara Presiden Prancis Nicolas Sarkozy meminta PBB memberikan status “negara peninjau” kepada Palestina, mirip status yang dimiliki Vatikan.

“Pertanyaannya bukan soal tujuannya, tapi soal cara pencapaiannya. Saya yakin tak ada jalan pintas untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun,” ujar Obama. “Perdamaian takkan terwujud melalui pernyataan-pernyataan dan resolusi-resolusi di PBB … Harus Israel dan Palestina – bukan kita – yang mencapai kesepakatan dalam berbagai hal yang memisahkan mereka selama ini, masalah perbatasan dan keamanan, pengungsi dan Jerusalem,” kata Obama.

Namun, kegigihan Palestina memperjuangkan status negara berdaulat anggota PBB ini dipicu oleh gagalnya proses perdamaian yang selama 20 tahun diprakarsai AS. Upaya keras Presiden Palestina, Mahmoud Abbas membawa isu keanggotaan ini ke PBB berpotensi mempermalukan AS yang kini dipaksa melindungi Israel dari tekanan dunia.

Prancis menunjukkan ketidaksabaran atas tersendatnya proses perundingan damai. Mereka menegaskan perundingan harus diperluas agar mencakup pemberian wewenang yang lebih besar bagi Eropa dalam proses itu. “Mari kita mengakhiri perdebatan berkepanjangan soal batasan-batasan ini dan segera mulai berunding,” tegas Sarkozy. Ditambahkannya, perundingan harus dimulai dalam waktu sebulan, persetujuan soal perbatasan dan keamanan tercapai dalam waktu enam bulan dan pakta yang mengikat tercapai dalam setahun.

Pihak Palestina menganggap status sebagai negara berdaulat akan membuka perundingan dalam tataran yang sama. Israel menganggap upaya Palestina ini melecehkan negaranya.

Hanan Ashrawi, pejabat senior Palestina yang juga mantan perunding, menyatakan pidato Obama sangat mengecewakan. “Mendengarnya, Anda bisa berpikir kalau Palestina-lah yang menjajah Israel,” tukasnya. Dia juga menuding AS pilih-pilih saat mendukung gerakan reformasi dan demokrasi yang kini merebak di dunia Arab seperti di Mesir dan Libya. “Semua itu berlaku bagi warga Arab, namun saat bersentuhan dengan masalah Palestina yang menderita di bawah tekanan pendudukan militer, prinsip-prinsip itu seperti tak berlaku lagi. Prinsip itu hanya berlaku buat bangsa Arab yang bangkit melawan tekanan resim penguasanya sendiri,” imbuhnya.

bas/Rtr

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya