Solopos.com, SOLO -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada masyarakat agar tak gampang terhasut dengan informasi tak benar soal pemungutan pajak sembako yang akhir-akhir ini membuat resah sebagian orang.
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani setelah mendengar penuturan sejumlah pedagang di pasar tradisional yang khawatir terjadi kenaikan harga akibat penarikan pajak sembako.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam postingan akun Instagram @smindrawati yang dikutip Solopos.com, Selasa (15/6/2021), Sri Mulyani mengisahkan pada Senin (14/6/2021) pagi dirinya pergi ke Pasar Santa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk berbelanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbu.
Baca juga: Pajak Sembako & Sekolah, "Keadilan" Ala Indonesia
Sembari belanja, Sri Mulyani menyempatkan mengobrol dengan beberapa pedagang di sana. ?
"Bu Rahayu pedagang buah bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun, namun mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah. Bu Runingsih pedagang sayur yang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online, dan mengantar barang belanja menggunakan jasa ojek online. Ibu pedagang bumbu gulai, rendang juga melayani pemesanan dan pengiriman bumbu ke pelanggan. Luar biasa daya juang dan kreativitas mereka," urai dia dalam unggahan itu.
Menambah Modal Jualan
Menurut Sri Mulyani, salah satu pedagang yakni Runingsih bercerita memperoleh Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp2,4 juta dan Rp1,2 juta dari Pemerintah yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya.
"Dia bercerita, anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat bea siswa dari pemerintah," beber Sri Mulyani.
Baca juga: Sembako Kena PPN Bisa Gerus Daya Beli hingga Bebani Petani
Kemudian, Sri Mulyani membeberkan soal kekhawatiran pedagang bumbu bahwa penarikan pajak sembako bakal menaikkan harga jual.
"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan," jelas Menkeu.
Sri Mulyani mencontohkan beras produksi petani lokal seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan lain-lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN).
"Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," ungkap dia.
Baca juga: Rencana Sembako Kena PPN, Pedagang: Kami Bisa Gulung Tikar
Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, lanjut dia, seharusnya mendapat perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.
"Itu asas keadilan dalam perpajakan yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," ungkap dia.
Insentif untuk Memulihkan Ekonomi
Dia menerangkan dalam menghadapi dampak Covid yang berat, pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut. Selain itu ada diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru.
"Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat," urai dia.
View this post on Instagram
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
