Solo (Espos)–Belum dikeluarkannya laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) memancing Komisi Pemilihan Umum (KPU) Koordiantor Wilayah (Korwil) Jawa-Bali yang membawahi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bertindak.
Anggota KPU Korwil Jawa Bali, Endang Sulastri berjanji akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyampaikan LHKPN pasangan calon walikota dan wakil walikota Solo.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Menurut Endang, sesuai dengan peraturan yang berlaku LHKPN harus diketahui masyarakat. Akan lebih baik jika LHKPN itu diketahui masyarakat sebelum digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Saya kira KPK akan segera menyesuaikan. Tapi kami juga akan menghubungi mereka, mendesak mereka agar secapatnya LHKPN itu bisa dikeluarkan. Karena begitulah seharusnya,” kata Endang, saat ditemui wartawan, seusai mengikuti acara pelantikan ketua KPPS se-Solo, di Taman Budaya Surakarta (TBS), Sabtu (10/4).
Kendati berjanji segera bertindak, Endang mengaku dapat memaklumi jika KPK belum dapat mengelurkan LHKPN. Pasalnya, untuk tahun ini Pilkada digelar di 244 daerah se-Indonesia. Sedangkan di Jateng Pilkada digelar di 17 wilayah kota/kabupaten. Lima kota/kabupaten rencanakanya menggelar Pilkada pada bulan April. Banyaknya daerah yang mengadakan Pilkada, sambung Endang, beloh jadi menjadi kendala mengapa hingga kini LHKPN untuk pasangan walikota dan wakil walikota Solo belum dikeluarkan.
Di lain pihak, Ketua KPU Jateng, Ida Budhiati menilai persoalan LHKPN yang hingga kini belum disampaikan kepada publik tidak akan berpengaruh pada tahapan Pilkada. Pada prinsipnya, harta kekayaaan pasangan peserta Pilkada harus diumumkan kepada masyakarat.
tsa
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
