Solopos.com, SEMARANG -- Bos Perusahaan Otobus (PO) Haryanto, H. Haryanto, meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan larangan mudik pada Lebaran 2021.
Menurutnya, jika kebijakan itu diterapkan akan sangat merugikan pelaku industri transportasi, termasuk sopir dan kernet bus.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
"Harapan kami kebijakan itu dikaji ulang. Kalau benar-benar dilarang bagaimana nasib kami. Belum lagi karyawan, sopir dan kernet bus yang bekerja sama dengan kami. Siapa yang mau menanggung," ujar Haryanto saat dihubungi Solopos.com, Jumat (9/4/2021).
Baca juga: Cegah Kebocoran PAD, 6 Pasar Tradisional di Kudus Pakai E-Retribusi
Pemerintah sebelumnya telah menerapkan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021. Selama pemberlakuan larangan itu, moda transportasi juga diminta berhenti beroperasi baik kereta api, pesawat, kapal, maupun bus.
Pemerintah juga berencana melakukan penyekatan di perbatasan-perbatasan provinsi. Pemerintah juga akan menerapkan sanksi tegas kepada pengusaha transportasi yang melanggar aturan tersebut.
"Sebenarnya enggak perlu pakai larangan mudik. Cukup protokol kesehatan saja diterapkan untuk yang mau mudik. Kita, pelaku usaha transportasi juga siap mematuhinya kok," ujar Haryanto.
Baca juga: Angin Puting Beliung Terjang Tiga Kecamatan di Boyolali, Rumah Warga Rusak Tertimpa Pohon
Haryanto menambahkan selama ini mudik sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia saat Lebaran. Tradisi itu tidak bisa dilarang begitu saja karena akan menimbulkan polemik.
"Katanya kan harus menambah imunitas biar tidak sakit. Nah, mudik kan bisa ketemu saudara yang sudah lama tidak bertemu. Yang suaminya jauh juga bisa ketemu. Dengan mudik jadi bahagia. Bahagia kan bisa menambah imun," kata pengusaha bus yang memiliki lebih dari 250 unit bus itu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
