Soal Larangan Cadar, PWNU Jatim Ingatkan Menag Jangan Campuri Urusan Privat Warga Negara
Ilustrasi orang bercadar. (Pictagram)

Solopos.com, SURABAYA -- Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim mengingat Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, untuk tidak mencampuri ranah privat setiap warga negara.

Hal ini  disampaikan Wakil Ketua PWNU Jatim, K.H. Abdusalam Sokhib atau Gus Salam, menanggapi wacana Menag yang akan mengkaji larangan pemakaian cadar dan celana cingkrang di instasi pemerintah.

"Ya kalau dari instansi kan ada aturannya. Ya mangga dilakukan aturan itu. Tapi memang sebaiknya pemerintah tidak perlu ikut campur ke ranah privatlah pada warga negara. Sebab, privasi warga itu hal yang paling prinsip," kata Gus Salam, seperti dikutip dari detik.com, Jumat (1/11/2019).

Menurut Gus Salam, jika wacana aturan itu bertujuan untuk meminimalisasi radikalisme atau terorisme, maka pemerintah harus mencari akar permasalahan. Bukan malah mengatur cara berbusana warga negara. Sebab, hal itu dinilai tidak substantif.

"Apakah permasalahan itu cara dalam berpakaian atau berpikir. Apakah dengan melarang berpakaian itu radikalisme menjadi hilang. Sehingga yang dilakukan itu harus tepat sasaran. Atau hanya hanya sebagai alat pencitraan saja yang tidak subtantif," jelasnya.

Gus Salam berpendapat untuk meminimalisasi radikalisme, pemerintah seharusnya memilih langkah persuasif kepada mereka yang terpapar paham radikal. Bukan sebaliknya dengan langkah kontroversi seperti mengatur cara berbusana yang menurutnya adalah pendekatan ala militer, sebab hal itu dikhawatirkan akan menjadi seseorang malah menjadi radikal.

"Jadi yang harus jadi perhatian pemerintah secara umum tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan militer seperti itu atau pendekatan penetrasi atau pemaksaan seperti itu. Harusnya persuasif lah. Yang memahami kehendak rakyat," tegas Gus Salam.

"Jangan melakukan gaya-gaya militer. Ya harusnya didekati dengan memperlakukan mereka dengan cara-cara manusia. Kita bayangkan kalau itu keluarga kita. Kan kita tidak mungkin mengisolasi karena akan membuat mereka semakin radikal," tandasnya.

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan atau pun melarang penggunaan cadar atau nikab. Namun Fachrul mewacanakan akan melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah.

Fachrul menyampaikan itu dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). Sebelum membahas cadar, Fachrul awalnya mengulas soal khilafah.

"Saya sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Memang kalau ngomong khilafah ini kan kalau dilihat dari aspek-aspek Alquran atau hadis-hadis dan lain sebagainya memang kontroversial. Kalau kita berdebat nggak akan selesai-selesai," kata Fachrul dalam sambutannya.

Sumber: Detik.com


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho