Soal Ketidakhadiran Pemimpin Daerah PDIP di Acara Gubernur

Walikota Rudy

SOLO—Ketidakhadiran sejumlah bupati dan walikota yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP) di pengarahan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo, Rabu (20/3/2013), dinilai bukan hanya kebetulan. Sikap ini dianggap sarat dengan kepentingan politik jelang pemilihan gubernur (pilgub) Jateng 2013.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Diberitakan sebelumnya, bupati dan walikota yang berafiliasi dengan PDIP seperti Walikota Solo, Walikota Semarang, Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Kendal dan Bupati Purbalingga tidak hadir dalam pertemuan gubernur.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Muh Jamin, kepada solopos.com, Kamis (21/3/2013), mengatakan absennya pemimpin daerah dari PDIP tidak bisa melulu dimaknai kebetulan. Menurutnya, ada agenda politis yang diusung partai terkait pertarungan di pilgub Jateng. “PDIP mulai memainkan perang psikologis,” ujarnya.

Jamin mengatakan, bukan rahasia jika Bibit Waluyo menjadi public enemy partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Selain menjadi lawan politik di pilgub, Bibit telah dicap pengkhianat oleh kalangan elite PDIP. Oleh karena itu, imbuhnya, PDIP bakal sekuat tenaga memposisikan diri sebagai lawan politik gubernur. “Kebijakan politis partai sangat mungkin terjadi.”

Sementara itu, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menolak dianggap melakukan aksi boikot terhadap Bibit Waluyo. Rudy beralasan ketidakhadirannya dalam acara Gubernur lantaran ada kegiatan lain di Jakarta mulai Selasa (19/3) pagi.

“Tidak memboikot, hanya kebetulan saja. Undangan dari provinsi juga baru saya baca Selasa siang. Saya ke Jakarta untuk mendengar sosialisasi Jamkesmas dan rapat BPK,” jelasnya.

Disinggung pernyataan Bibit yang meminta agar walikota dan bupati bersikap netral dalam pilgub, Rudy justru heran. Rudy menegaskan bupati dan walikota adalah jabatan politis yang notabene sulit untuk betul-betul bersikap netral. “Enggak usah ditutup-tutupi lah. Gubernur, bupati, walikota itu pejabat politik. Enggak usah bicara netral-netralan,” tukasnya.

Meski demikian, Rudy tetap menggarisbawahi PNS harus tetap netral dalam sikap politiknya. Di sisi lain, dirinya menjamin penuh hak politik PNS yakni saat memilih calon pemimpin yang terbaik. Dia memastikan PNS Solo jauh dari intimidasi untuk memenangkan calon tertentu. “Jangan dipasung hak politiknya. PNS sudah bisa tentukan pilihan sendiri.”