Soal Dana Otsus, Gubernur Papua Barat Iri Sama Jakarta

Solopos.com, TELUK WONDAMA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendapatkan aliran dana otonomi khusus (Otsus) dari pemerintah pusat tak lebih dari Rp6 triliun. Jumlah itu memicu rasa iri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, dana Otsus Papua Barat tidak sebanding dengan kucuran anggaran pemerintah pusat ke DKI Jakarta, yang ia yakini senilai Rp80 triliun per tahun untuk membangun.

Promosi BRI Sukses Jual SBN SR020 hingga Tembus Rp1,5 Triliun

“[Pemerintah] pusat bilang dana untuk Papua selama ini sudah sangat besar. Mari kita lihat, dana itu kalau dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan tidak akan cukup,” kata Dominggus di Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa (26/11/2019).

Pada Rapat Kerja Forum Daerah Khusus Provinsi Papua Barat itu, Dominggus mengakui bahwa Papua dan Papua Barat mendapat aliran dana Otsus rutin sejak tahun 2001.

“Padahal semua itu tidak cukup, karena wilayah Papua dan Papua Barat sangat luas dan tugas pembangunan kita masih sangat banyak. Di sisi lain, wilayah kita sangat sulit, masyarakat ada yang di gunung, kepulauan, lembah dan lain sebagainya,” lanjut sang gubernur.

Dominggus menyebutkan DKI Jakarta tak dapat dana Otsus, namun setiap tahun anggaran kucuran pusat bisa mencapai Rp80 triliun. Menurutnya, DKI Jakarta sudah jauh lebih maju dibandingkan Papua dan Papua Barat. Seluruh fasilitas sudah terpenuhi, tapi pemerintah pusat masih melakukan intervensi anggaran yang luar biasa.

“Dalam pembangunan jalan, permukiman hingga rehabilitasi tempat kumuh kementerian lembaga ikut bangun,” katanya.

Dominggus mengutarakan dana Otsus 2020 yang diterima Papua Barat senilai Rp4,3 triliun dan dana infrastruktur Otsus senilai Rp1,6 triliun. Kendati meningkat, anggaran tersebut menurutnya belum mampu membiayai seluruh pembangunan.

Ia mengatakan total dana Otsus yang diterima Papua Barat sejak 2008 hingga 2019 belum bisa menandingi satu tahun anggaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada DKI Jakarta.

“DKI dapat puluhan triliun per tahun dari pemerintah pusat, luas wilayahnya tak seberapa dibanding Papua dan Papua Barat. Papua berkali-kali lipat lebih luas dari DKI, tapi pembangunan di DKI semua ikut keroyok,” tegasnya.