Solopos.com, SOLO — Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan tetap tunduk kepada ketentuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Ungkapan tersebut ia sampaikan saat ditanya wartawan menanggapi ancaman sanksi disiplin dari partai tentang mendeklarasikan/dideklarasikannya kader menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Urusan-urusan yang lain sudah dijelaskan. Cerita tentang capres ditentukan oleh partai, Bu Mega [Megawati Soekarnoputri] nanti,” ujar Ganjar usai menutup UKM Virtual Expo (UVO) 2021, Selasa (21/9/2021) di Co Working Space Bank Jateng Cabang Koordinator Solo.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Dijuluki George Clooney Versi Jawa, Begini Profilnya
Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa saat ini dirinya fokus terhadap penuntasan pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Jawa Tengah.
“Tugas saya sama [seperti] Mas Gibran [Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka] ini, yang pertama adalah mengurus pandemi Covid-19. Kedua, kalau pandeminya sudah beres mengurus dodolan [pemasaran/pengembangan UMKM] dan melatih mereka,” imbuhnya.
Seperti diberitakan, PDIP mengancam memberikan sanksi disiplin kepada anggota partai yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres 2024.
Ancaman partai banteng ini muncul beberapa hari setelah bergemanya deklarasi dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di pemilu presiden (pilpres) 2024. “Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: Dibayangi Ancaman Sanksi PDIP, Begini Respons Ganjar
Hasto mengatakan keputusan Kongres V PDIP itu berkaitan segala keputusan soal pilpres 2024 yang akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan kepada kader yang didukung untuk maju di pilpres 2024 meski kader tersebut tidak menyebutkan dirinya akan maju sebagai capres atau cawapres.
“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
