SMS Jadi Proposal Siluman, DPRD Diminta Kedepankan Kepentingan Warga

ilustrasi (dok)

WONOGIRI--Anggota DPRD diminta berperan sesuai fungsinya dan tak mengedepankan kepentingan kelompok. Proposal resmi dari masyarakat hendaknya tak dikalahkan dengan kiriman short massage service (SMS) kader.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pernyataan itu muncul pada forum Sarasehan Pembangunan, Integrasi Perencanaan Pembangunan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah PNPM Mandiri Perdesaan di Gedung KPRI, Wuryantoro, Kamis (29/3/2012).

Hadir pada acara itu, anggota DPRD asal Wuryantoro, Dwi Harmoko dan Retno Haryani, Kepala Bappeda Wonogiri, Haryono, Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Wonogiri, Sigit Purwanto, Camat Wuryantoro, Tarjo Harsono, kepala desa dan tokoh masyarakat se-Wuryantoro.

Dua anggota DPRD asal Wuryantoro sepakat akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurut Dwi Hatmoko, para politisi akan lebih mementingkan kader atau pendukungnya pada Pemilu dibanding yang lain. “SMS dianggap sebagai proposal sehingga proposal resmi sering dikalahkan,” ujarnya.

Retno Haryani menyatakan, akan memrioritaskan kepentingan daerahnya. Sedangkan Kepala Bappeda Wonogiri, Haryono berharap kebutuhan suatu daerah dimasukkan dalam buku pegangan sehingga siapapun yang menjabat meski menyelesaikan isi buku tersebut.

“Pada buku pegangan dibuat prioritas-prioritas penanganan. Apabila ada dana dari pusat menunjukkan prioritas sesuai urutan, demikian juga apabila Pak Bupati melakukan kegiatan tilik desa sodori saja program prioritas berikutnya.”

Sementara itu, Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP Wuryantoro, Agus Hartanto berharap, terwujud kesamaan persepsi antara desa, eksekutif dan legislatif sehingga tercipta keselarasan perencanaan pembangunan yang baik. “Muncul komitmen di antara wakil rakyat dengan rakyatnya.”

Dia mengaku dana BLM (bantuan langsung masyarakat) yang dikelola hingga kini senilai Rp5,9 miliar. Sebanyak Rp5 miliar telah didistribusikan. “Rp900 juta lagi didistribusikan tahun ini dengan ketentuan 25% untuk kegiatan simpan pinjam dan 75% untuk fisik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”