Solopos.com, JAKARTA — Lebih dari 70 persen masyarakat yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mampu menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu berdasar hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Direktur Riset SMRC Deni Irvani di Jakarta, Minggu (10/3/2019), survei itu dilakukan SMRC pada 24-31 Januari 2019 terhadap 1.620 responden. Sebanyak 79 persen masyarakat yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu, 12 persen tidak yakin dan sembilan persen tidak tahu dan tidak menjawab.
Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik
Sementara itu, masyarakat yang mempercayai Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilu 2019 juga sebanyak 79 persen. Sisanya sebanyak 11 persen tidak yakin dan 10 tidak tahu atau tidak menjawab.
Deni mengatakan rata-rata yang mempunyai pandangan negatif atau tidak yakin KPU-Bawaslu menyelenggarakan dengan baik dan netral sebesar 11 hingga 13 persen. Meski lebih sedikit daripada yang percaya, jumlah ini dinilai masih sangat besar.
“Sebanyak 13 persen dari total pemilih 190 juta adalah 25 juta pemilih. Jumlah ini sangat besar kalau dimobilisasi,” ucap Deni.
Survei tersebut juga menanyakan tentang isu yang berkaitan dengan KPU dan Bawaslu. Isu itu seperti hoaks surat suara tercoblos sebanyak tujuh kontainer di Tanjung Priok serta kotal suara berupa karton.
Untuk hoaks surat suara, sebanyak 61 persen responden menjawab tidak percaya. Namun masih ada 4 persen yang percaya dan 35 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Ada pun terkait isu kotak suara dari karton, pandangan masyarakat terbelah. Sebanyak 34 persen responden percaya pemakaian kotak suara dari karton mempermudah kecurangan dalam pemilu. Sedangkan 36 persen lainnya tidak percaya isu tersebut dan 30 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
“Yang riskan adalah soal kotak suara dari kardus, pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara bisa menjadi sumber kecurangan,” tutur dia.
Dalam kesempatan sama, Komisioner KPU Hasyim Asya’ari mengatakan dalam mengatasi isu berkembang terkait pemilu yang penting, KPU segera merespons.
“Saat ada bombardir kami cek ke lapangan untuk menunjukkan isu itu [hoaks surat suara tercoblos] tidak benar, KPU harus merespons,” tutur Hasyim.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
