SMK di Wonogiri Gelar UKK Tatap Muka, Ini Imbauan Pemkab

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten Wonogiri meminta seluruh SMK yang menggelar ujian kompetensi keahlian atau UKK tatap muka, Maret-April, menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Meski demikian, Pemkab menyatakan tidak dalam kapasitas memberi izin digelarnya UKK tatap muka. Ini agar tidak berbenturan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro yang diperpanjang hingga 22 Maret mendatang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sekretaris Daerah Wonogiri, Haryono, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Senin (8/3/2021), menyampaikan Pemkab hanya berkapasitas mengimbau secara tertulis. Imbauan itu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang menerangkan ujian sekolah UKK dalam bentuk praktik dilaksanakan atas persetujuan dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kepala Disdikbud masing-masing daerah.

Baca Juga: Jejak Eks Sekretaris MA Nurhadi : Uang Rp1,7 Miliar di Kloset hingga Vonis 6 Tahun Bui

Namun, menurut Haryono Satgas melalui Pemkab tidak dalam kapasitas menyetujui atau mengizinkan pelaksanaan UKK. Itu karena Satgas dan Pemkab juga harus mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM mikro.

Sesuai ketentuan itu selama PPKM mikro berjalan pembelajaran dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring. Pemkab tidak ingin menyalahi aturan itu. Pada sisi lain, UKK mesti digelar dengan tatap muka karena tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring.

“Sebelumnya kami berkonsultasi dengan Sekda Jawa Tengah menyangkut hal ini. Pada akhirnya kapasitas kami mengimbau saja agar UKK digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Wonogiri itu.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, imbauan itu dituangkan dalam Surat Sekda Wonogiri No. 360 tentang Penyelenggaraan UKK tertanggal 8 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Tengah. Sebagai informasi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI membawahi beberapa daerah, termasuk Wonogiri.

Batasan Kapasitas

Beberapa poin yang tercantum dalam surat Sekda, seperti sekolah harus membatasi kapasitas ruangan UKK maksimal 25 persen dan sekolah perlu memprioritaskan asal tempat tinggal siswa, guru, maupun karyawan yang berzona hijau atau kuning.

Selain itu, sekolah diminta bersedia menerima Satgas kecamatan atau kabupaten yang datang memantau kegiatan dan menghentikan kegiatan jika menghadapi temuan tertentu berdasar kajian Satgas yang dimungkinkan menimbulkan penularan Covid-19.

Pelaksanaan UKK di setiap sekolah berbeda sesuai pengaturan masing-masing. UKK dilaksanakan siswa kelas XII dan XIII jurusan tertentu, sedangkan siswa kelas X dan XI menjalani ujian tengah semester atau UTS daring. Di Wonogiri terdapat delapan SMK negeri dan 37 SMK swasta. Total ada 45 SMK.

Terpisah, Wakil Kepala SMKN 2 Wonogiri Bidang Kesiswaan, Sapar, menginformasikan sekolahnya sudah sangat siap menggelar UKK tatap muka. SMKN 2 Wonogiri sudah memiliki standar operasional prosedur atau SOP penerapan protokol kesehatan sejak cukup lama.

Baca Juga: Ada 120.000 Guru Agama Honorer, Lowongan PPPK Hanya 9.000

SOP itu diterapkan saat menjalankan uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM, pertengahan November 2020 lalu. Selain itu SMKN 2 Wonogiri memiliki sarana pendukung penerapan protokol kesehatan yang memadai, seperti tempat cuci tangan, masker, faceshiel, handsanitizer, dan sebagainya.

“Siswa kelas XII dan XIII [jurusan Teknik Mekatronika pembelajaran tahun keempat] yang menjalani UKK sebanyak 553 siswa dari semua jurusan. Setiap ruang praktik diisi maksimal 20 siswa. Karena batasan itu pelaksanaan UKK cukup lama, yakni 8 Maret-12 April mendatang. Pada 29 Maret-7 April mereka menjalani ujian sekolah secara daring. Sementara, UTS siswa kelas X dan XI 10-19 Maret,” ulas Sapar.