Sleman Targetkan Angka Kemiskinan Turun 0,67% per Tahun

Masalahan kemiskinan menjadi penghambat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

 
Harianjogja.com, SLEMAN- Masalahan kemiskinan menjadi penghambat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Pemkab Sleman menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan, angka kemiskinan di Sleman tergolong tinggi, sebanyak 19,69% atau 37.284 KK berdasarkan data 2016 lalu.

Untuk menangani masalah kemiskinan, Pemkab melaksanakan beberapa kebijakan mulai dari program distribusi asset, perguliran modal, pemberian kredit lunak, pelatihan ketrampilan, hingga pengembangan industri rumah tangga dan industri menengah.

“Kami terus melakukan pemutakhiran data dan menjalankan program terpadu. Untuk masalah kemiskinan ini,mkami targetkan bisa turun menjadi 9,35 persen pada 2018 mendatang atau turun 0,67 persen per tahun,” katanya saat penyerahan penghargaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) di Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Kamis (15/6/2017).

Dia menjelaskan, ada sejumlah indikator untuk menentukan angka kemiskinan. Misalnya, makan nasi kurang dari tiga kali dalam satu hari. Selain itu, kondisi rumah tidak layak huni, tidak memiliki aliran listrik dana sumber air minum dari sumur. “Konsumsi ikan, daging atau susu hanya sekali seminggu,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah penerima manfaat beras sejahtera (rastra) sebanyak 66.534 KK. Sementara keluarga yang masih tinggal di rumah berdiding kayu berkualitas rendah sebanyak 2.237 KK.

Tercatat juga, sebanyak 8.000 KK belum menggunakan listrik dan 4.500 KK belum menggunakan jamban. “Keberadaan PKSP menjadi salah cara untuk terus menurunkan angka kemiskinan,” katanya.

Upaya evaluasi PSKS yang dilakukan, katanya, bukan semata-mata mencari yang terbaik. Tetapi evaluasi itu menjadi media untuk melakukan pembinaan terhadap semua pilar PSKS.

“Tentunya, agar semakin baik dan optimal dalam memberikan kontribusi penanganan permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat,” kata Muslimatun.

Dia berharap, kegiatan evaluasi itu mampu memberikan gambaran best practise bagi masing-masing pilar PSKS, serta menjadi ruang standar minimal dalam bertukar pengalaman dan juga transfer of knowledge satu sama lain. “Ini dilakukan agar kemampuan masing-masing PSKS terus meningkatan dan membuka wawasan bersama,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinsos Sleman Sri Murni Rahayu melaporkan, kegiatan evaluasi dan penilaian PSKS 2017, terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Mereka yang menjadi juara mendapatkan hadian berupa uang pembinaan,” kata Murni.