Solopos.com, JAKARTA–Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) di Indonesia pada 2022 anjlok dari 38 menjadi 34/100. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penurunan IPK Indonesia akan menjadi evaluasi pemerintah.
“Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama,” kata Presiden Jokowi seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali dikutip dari Antara, Kamis (2/2/2023).
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Transparency International Indonesia (TII) mencatat ada tiga indikator sumber data yang memicu penurunan skor tersebut. Berdasarkan CPI 2022 yang diluncurkan hari ini, Selasa (31/1/2023), skor IPK Indonesia turun empat poin dibanding 2021 yakni 38/100. Dengan hasil itu juga, Indonesia hanya mampu menaikkan skor indeks sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir atau sejak 2012.
Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan bahwa terdapat tiga indikator sumber data yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tiga sumber mengalami stagnasi, dan dua sumber data mengalami kenaikan.
“Dari delapan indeks, ada tiga sumber data indikator yang mengalami penurunan, tiga sumber data stagnasi, dan dua sumber data yang mengalami kenaikan,” jelasnya pada peluncuran IPK/CPI 2022 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Secara rinci, tiga indikator sumber data yang mengalami penurunan yakni di antaranta Political Risk Service (PRS) sebesar 13 poin. Indikator tersebut menyoroti korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran ekstra/suap untuk izin ekspor maupun impor.
Kemudian, IMD World Competitiveness Yearbook turun lima poin. Indikator komposit itu menyoroti ada dan tidaknya korupsi dalam sebuah sistem politik.
Lalu Political dan Economic Risk Consultancy (PERC) turun tiga poin, yang menyoroti soal seberapa parah korupsi di negara tempat beroperasi. “PR besar pemerintah, lembaga politik, jurnalis, pelaku usaha, bagaimana menjaga Political Risks Service [PRS] di angka maksimal sedangkan World Justice Project di-maintain sedemikian rupa untuk perubahan besar,” terang Wawan.
Selanjutnya, tiga sumber data yang mengalami stagnasi yakni Global Insight, Bertelsmann Stiftung Transformation Index, dan Economist Intelligence Unit. Lalu, dua sumber data yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project – Rule of Law Indez dan Varieties of Democracy Project, masing-masing satu poin.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, tren CPI Indonesia mengalami naik-turun setidaknya selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada 2021, skor CPI sebesar 38/100 atau naik tipis dari 2020 yakni 37/100. Sementara, pada 2019 tren CPI sempat naik menjadi 40/100.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada periode pimpinan Agus Rahardjo, bahkan sempat menargetkan bisa menaikkan skor indeks ke 50/100.
Menanggapi hasil CPI 2022, KPK mengatakan skor indeks itu mentok di angka 40 dan tidak pernah naik. Hal itu terus terjadi selama KPK berdiri.
Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, terobosan diperlukan untuk bisa meningkatkan skor CPI Indonesia.
“Kalau buat saya, apa yang harus dikomentari yang kita bilang ini adalah buah dari kita yang nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan,” ucapnya di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa.
Secara global, lima negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tertinggi yakni Denmark (90), Finlandia (87), Norwegia (84), Singapura (83), dan Swiss (82). Sementara itu, lima negara dengan Indeks Persepsi Korupsi terendah yakni Somalia (12), Syria dan Sudan Selatan (13), Venezuela (14), dan Yaman (16).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
