Skandal Korupsi SDA Libatkan 36 Bupati

<p><strong>Solopos.com, JAKARTA –</strong> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (<a title="Soal Limbah, Walhi akan Gugat PT RUM Sukoharjo" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180315/490/903210/soal-limbah-walhi-akan-gugat-pt-rum-sukoharjo"><strong>Walhi</strong></a>) mengungkapkan sekitar 36 <a title="Mendagri: Tersangka Korupsi Tetap Bisa Dilantik Jadi Kepala Daerah" href="http://news.solopos.com/read/20180702/496/925532/mendagri-tersangka-korupsi-tetap-bisa-dilantik-jadi-kepala-daerah"><strong>kepala daerah</strong></a> (bupati) diduga terlibat skandal korupsi sumber daya alam (SDA).</p><p>Temuan Walhi itu dilaporkan kepada <a title="KPK Duga Mensos dan Dirut PLN Tahu Suap PLTU Riau-1" href="http://news.solopos.com/read/20180801/496/931430/kpk-duga-mensos-dan-dirut-pln-tahu-suap-pltu-riau-1"><strong>Komisi Pemberantasan Korupsi</strong></a> (KPK). Dalam pertemuan dengan KPK, Walhi meminta KPK membongkar kasus korupsi SDA.</p><p>"Jadi terkait kasus-kasus ini kami sudah melaporkan sebanyak 36 kasus kepala daerah [bupati] ke KPK dari berbagai provinsi," ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).</p><p>Dia mengatakan skandal korupsi SDA biasanya terjadi menjelang dan sesudah pemilihan umum (pemilu). Menurut dia, ada beberapa bupati yang menerima suap untuk memberikan izin baik untuk pertambangan maupun perkebunan. Padahal berdasarkan hasil temuan Walhi, gubernur sudah tidak memberikan izin kepada pihak swasta membuka tambang maupun perkebunan. Namun di level kabupaten praktik itu masih diizinkan. "Dari 36 kasus yang dilaporkan, sebagian besar ada di Sumatra dan Kalimantan," kata Nur Hidayati.</p><p>Namun, dia tak menjabarkan lebih jauh daerah mana saja yang kepala daerahnya terindikasi korupsi. Namun begitu, Nur Hidayati meminta KPK untuk mendorong pemerintah agar tidak lagi memberikan izin pertambangan ataupun perkebunan. Menurut dia, pengusaha tambang dan perkebunan hanya akan merusak SDA di Tanah Air. "Jadi tambang jangan lagi dikasih izin, sawit jangan lagi dikasih izin sebelum tata kelolanya menjadi lebih baik," ujarnya. &nbsp;</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi