Sistem Zonasi Dikhawatirkan Kian Gerus Sekolah Swasta di Wonogiri

Solopos.com, WONOGIRI — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dengan sistem zonasi dinilai makin menggerus kuota siswa sekolah swasta di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekolah swasta kalah bersaing dengan sekolah negeri karena faktor kedekatan dan SPP yang lebih murah.

Kepala SMA Pancasila 3 Paranggupito, Wonogiri, Marjono, mengatakan sistem zonasi membuat sekolah swasta makin tak berdaya. Sistem itu dinilai akan menyedot siswa yang dekat dengan sekolah negeri, masuk ke sekolah negeri.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sistem zonasi ini juga ditambah dengan SPP yang sangat murah di sekolah negeri, tambah dia, semakin meminggirkan sekolah swasta.

“Zonasi disertai dengan SPP di sekolah negeri yang sangat murah, sekolah swasta tentu tidak berdaya. Sebab, pemerintah hanya berpihak kepada negeri tanpa ada niat bersinergi dengan swasta,” kata dia, saat dihubungi , Kamis (4/4/2019).

Marjono menjelaskan untuk mempertahankan eksistensi, sekolah swasta hanya bisa mengandalkan bantuan pemerintah melalui BOS saja. Akibatnya, sekolah tidak mampu memberikan honor yang layak bagi guru. Pengunaan dana BOS untuk guru dibatasi maksimal 15 persen.

“Kemudian, batasan untuk tiap kelas di sekolah negeri maksimal 36 atau 38 siswa tanpa ada batasan paralelnya. Hal ini semakin menggerus habis siswa untuk sekolah-sekolah swasta. Sekolah swasta mendapatkan 50 siswa saja sudah kerja keras yang luar biasa. Itupun mungkin tidak terpenuhi,” imbuh dia.

Ia mengusulkan kepada pemerintah agar tidak memberlakukan sistem zonasi dalam PPDB. Calon siswa dibebaskan memilih dan bersaing untuk meuwujdkan cita-citanya.

Ia juga menginginkan sekolah swasta juga mendapat perlakukan sama terutama dalam pemberian bantuan-bantuan baik keuangan, sarana prasarana hingga tenaga didik. Dengan begitu, sekolah swasta dan negeri sama-sama berkembang bersama mencerdaskan bangsa ini.

“Cabut peraturan yang menyatakan guru-guru tetap sekolah swasta itu tanggung jawab yayasan untuk kesejahteraannya. Sebab, kenyataan yayasan tidak pernah memberi gaji dan kesejahteraan pada guru dan karyawannya. Pemerintah lah yang ikut bertanggung jawab kepada guru dan karyawan sekolah swasta atau paling tidak beri kesejahteraan yang sepadan dengan tenaga didik sekolah negeri,” harap dia.

Hal lain disampaikan Kepala SMA Kanisius Harapan Tirtomoyo, A. Dibyosusanto. Dibyosusanto mengatakan belum tahu dampak bagi sekolah swasta lantaran sistem itu tidak melibatkan swasta. Ia masih melihat perkembangan lebih lanjut soal implementasi kebijakan sistem zonasi.

Namun demikian, ia menjelaskan sekolah di pinggiran biasanya kalah bersaing mendapatkan siswa. Sebab, ada kecenderungan siswa akan memilih sekolah negeri terdekat. Hal itu tak berlaku bagi sekolah swasta beken di kota yang kuotanya selalu penuh.

“Sekolah swasta pinggiran masih menjaring dan menjaring. Yang sekarang ada tinggal kelas kecil-kecil karena tersedot ke SMK-SMK. Di dekat kami ada lima SMK dan MA swasta,” kata dia.

Kepala SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri, Tri Kuncoro, berpendapat PPDB dengan sistem zonasi mungkin tidak berdampak kepada sekolah swasta. Namun, yang pasti ada atau tidak ada zonasi, sekolah swasta sulit mendapatkan siswa lebih-lebih sekolah swasta di kota.

“Di kota sudah banyak sekolah. SMA swasta di kota hanya dapat satu kelas kurang dari 20 siswa. Itu saja siswa dari luar Kecamatan Wonogiri,” kata Tri.