SOLOPOS.COM - Sejumlah warga mendapatkan layanan administrasi penjaminan kesehatan di Kantor BPJS Boyolali, Rabu (29/6/2016). (Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO -- Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Direksi BPJS Kesehatan. Hal ini buntut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen.

Ferdinand Hutahaean meminta Jokowi untuk mengganti Direksi BPJS Kesehatan dengan orang yang bisa bekerja capai, rajin, serta kreatif. Pasalnya, BPJS Kesehatan membutuhkan orang-orang yang fokus dalam melayani masyarakat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Pak Presiden Bapak @jokowi, mohon kiranya Direksi @BPJSKesehatanRI segera diganti. Angkat Direksi dr orang2 yg mau capek, tidak malas dan rajin serta kreatif. Soal BPJS ini butuh orang2 yg berdedikasi melayani, bukan org yg hanya ingin jabatan. MELAYANI RAKYAT ITU BUTUH ORG YG SIAP BERKORBAN," tulis Ferdinand di laman Twitternya, @FerdinandHaean2, Selasa (5/11/2019).

Heboh Diary Santriwati Madura, Serangan Balik Istri Kiai yang Dituduh Cabul

Dia juga menyinggung soal gaji yang diperoleh Direksi BPJS Kesehatan sebesar Rp200 juta per bulan. Menurutnya, gaji tersebut tidak proporsional dengan kerja Direksi BPJS Kesehatan.

"Gaji Direksi @BPJSKesehatanRI kabarnya Rp200 jt/bln. Besar sekali utk direksi yang kerjanya cuma menerima uang iuran dari bank dan mentransfernya ke RS [rumah sakit] sebagai pembayaran. Direksi tidak kreatif mencari atau mengembangkan cara supaya uang iuran bertambah tanpa bebani rakyat," sambungnya.

Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, dia menyayangkan cara yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak mencari solusi lain untuk menutupi defisit.

Heboh! Isi Diary Santriwati Ungkap Hubungan Intim dengan Kepala Madrasah

"Saya bukan menolak kenaikan iuran BPJS, karena resiko lebih buruk bisa terjadi bila tidak ada solusi soal defisit, yaitu BPJS terhenti. Yang saya tidak terima adalah seolah solusi satu-satunya hanya menaikkan iuran. Ini pekerjaan pemalas. Untuk gaji besar, seharusnya direksi tdk malas," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya