SIM TULUNGAGUNG : Satlantas Tulungagung Tak Akui Pelayanan SIM Kolektif

SIM Tulungagung melalui permohonan kolektif dibantah oleh Satlantas.

Madiunpos.com, TULUNGAGUNG — Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, Jawa Timur menegaskan tidak ada layanan permohonan surat izin mengemudi (SIM) kolektif sebagaimana surat edaran gelap yang banyak ditemukan di sejumlah desa di Tulungagung.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

“Secara kelembagaan tidak ada istilah permohonan SIM kolektif. Kami tidak akan layani,” tegas Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Fahrian di Tulungagung, Rabu (3/2/2016).

Ia mengatakan munculnya sejumlah surat edaran dari desa kepada masyarakat terkait permohonan SIM secara kolektif bukanlah inovasi ataupun atas nama Satlantas Polres Tulungagung. Terkait adanya informasi penggalangan dana dengan dalih pembuatan SIM kolektif, Fahrian mengaku sudah menerjunkan petugas untuk menyelidiki.

Hasilnya, penggalangan dana pembuatan SIM kolektif memang ada dan pihak Satlantas Tulungagung telah meminta pemerintah desa tersebut untuk mencabut. “Saat ini ada dua desa yang diketahui sudah mengedarkan surat edaran tersebut, yakni Desa Sobontoro dan Gedangsewu. Dengan adanya surat edaran itu, diminta untuk segera mencabut kembali,” ujarnya.

Dalam surat edaran tersebut, papar Fahrian, tercantum persyaratan pembuatan SIM C maupun SIM A adalah menunjukan KTP asli yang dilampiri fotokopi Kartu Keluarga. Biaya pembuatan SIM C itu adalah Rp285.000 sedangkan SIM A senilai Rp325.000. Waktu pendaftaran permohonan SIM kolektif untuk gelombang I dibuka hingga Rabu (10/2/2016).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Sobontoro H. Sodiq Afandi mengakui telah membuat surat edaran permohonan SIM secara kolektif untuk diedarkan kepada masyarakat. Tujuan surat itu, lanjut dia, adalah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki SIM agar segera mengurusnya. “Edaran ini memang inisiatif dari desa sendiri. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang belum memiliki SIM,” katanya.